"Pembangunan infrastrukÂtur dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuÂhan ekonomi dan penyebaran pembangunan. Jangan malah bikin ketimpangan semakin lebar," pesan Sri Mulyani dalam acara peringatan delapan tahun PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di Jakarta, kemarin.
Menurut Sri Mulyani, pemÂbangunan infrastruktur sangat mungkin menciptakan ketimpaÂngan sosial. Hal itu terjadi jika salah melakukan perencanaan. Apalagi, jika proyek pembangunannya berskala besar.
Agar tidak salah perencaÂnaan, lanjutnya, pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainÂnya harus selalu mengkritisi diri sendiri. Caranya dengan mengawasi dan meyakinkan bahwa perencanaan, pelaksaÂnaan dan pembiayaan proyek infrastruktur memang betul-betul bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan, mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terlibat dalam pembangunan infrastruktur untuk melakuÂkan pemantauan proyek secara ketat. Langkah ini dapat memiÂnimalisir potensi korupsi serta manipulasi harga (mark up) pada proyek infrastruktur.
Ani-panggilan akrab Sri Mulyani berpendapat, sebeÂnarnya kenaikan biaya dalam proyek infrastruktur merupaÂkan hal yang wajar. Namun, batas kewajaran tersebut hanya sampai pada beberapa kondisi seperti perubahan iklim serta cuaca. Pembengkakan terjadi bukan untuk menguntungkan beberapa pihak tertentu.
"Korupsi dan mark up daÂlam pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pengÂkhianatan semangat membangun Indonesia," cetusnya.
Dia menegaskan, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan karena kondisi Indonesia tertinggi dengan negara-negara lain. Ketertinggalan tersebut melemahkan daya saing dalam menarik inÂvestasi dan menggerakkan roda perekonomian.
Pada kesempatan ini, Ani meminta, SMI terus melakukan mencari inovasi pendanaan inÂfrastruktur.
Dia ingin BUMN di bawah keÂmenteriannya tersebut melakuÂkan cara-cara berbeda untuk mendapatkan pendanaan, namun tetap menjaga integritas.
Sementara itu, Direktur Utama SMI Emma Sri Martini mengatakan, pihaknya telah berkontribusi membiayai proyek infrastruktur dengan total nilai mencapai Rp 193,8 triliun.
"Lokasi proyek terbesar masih di Pulau Jawa mencapai 44,9 persen," terangnya. ***
Menteri Keuangan (MenÂkeu) Sri Mulyani mewanti-wanti agar pembangunan infrastruktur dilakukan dengan ekstra hati-hati. Pembangunan harus bisa dipastikan tidak menyebabkan ketimpangan sosial semakin tinggi. 
BERITA TERKAIT: