Kondisi tersebut disampaikan pengurus DPD Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) DKI saat beraudiensi dengan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI, Gamal Sinurat di Balaikota, Rabu (8/3).
Ketua Umum DPD Gapeksindo DKI, Ferdamos Sitanggang menjelaskan, lebih dari 50 persen anggotanya terpaksa gulung tikar lantaran ketiadaan pekerjaan proyek pembangunan berskala kecil di Pemprov DKI.
"Mereka yang gulung tikar adalah perusahaan kategori kecil. Jumlah mencapai 1.000 perusahaan dari total 1.800 anggota Gapeksindo DKI," ungkap dia.
Menurut Ferdamos, tutupnya pelaku usaha tersebut bukan karena tidak memiliki kompetensi, melainkan tidak adanya pekerjaan proyek.
"Sejak diterapkannya sistem konsolidasi lelang, proyek yang nilainya dibawah Rp2,5 miliar tidak ada lagi. Karena Pemprov DKI menggunakan sistem paket dimana proyek kecil digabung menjadi satu kesatuan sehingga tidak bisa dikerjakan perusahaan kecil. Ini yang menjadi penyebab mereka gulung tikar," jelasnya.
Karenanya, Ferdamos berharap Pemprov DKI mengkaji ulang penerapan sistem tersebut.
Terancamnya kelangsungan perusahaan kecil ini juga diungkapkan Onasis Chelerodes, Ketua DPC Gapeksindo Jakarta Pusat. Dipengurusan di wilayahnya sudah terdapat sekitar 100 perusahaan yang kembang kempis dari total 128 anggotanya.
"Sekalipun tidak bisa direvisi kebijakan ini, setidaknya Pemprov DKI dapat memberikan pembinaan kepada kelompok usaha ini. Karena bila mereka 'mati' dampak yang terjadi jelas adanya pengangguran," ujarnya.
Menanggapi keluhan ini, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI, Gamal Sinurat berjanji akan menindaklanjuti keluhan kelompok pengusaha.
Gamal menjelaskan, penerapan sistem konsolidasi lelang dan e-catalog merupakan bagian upaya Pemprov DKI mempercepat pembangunan infrastruktur. Meski ia tidak menampik bahwa antara Pemprov DKI dengan Gapeksindo adalah mitra pembangunan.
"Pemprov DKI dan Gapeksindo saling membutuhkan karenanya saya berjanji menindaklanjuti hasil pertemuan ini," pungkasnya.
[sam]
BERITA TERKAIT: