"Holding BUMN itu sesat. Apalagi yang sektor migas di mana Pertamina mencaplok PGN," katanya di di Jakarta.
Menurutnya, Pertamina secara internal masih banyak carut marutnya. Pertamina mestinya fokus dulu perbaikan Good Corporate Governance (GCG) nya.
"Pertamina banyak mafia kok caplok perusahaan yang sudah go publik seperti PGN. Itu nggak make sense. Harusnya dibatalkan rencana itu," tegasnya.
Daripada holding, Faisal mengatakan, lebih masuk akal jika meneruskan rencana PGN yang mengambil alih Pertagas yang notabene anak usaha Pertamina.
Akuisisi Pertagas oleh PGN, berawal dari keprihatinan Presiden Jokowi atas harga gas di dalam negeri yang relatif mahal, terutama gas untuk industri. Jokowi lantas memerintahkan agar Pertagas (diambil alih oleh PGN.
Bahkan sampai awal November 2015, skema PGN mengambil alih PGN masih hidup dan tercantum dalam Roadmap Sektor Energi Kementerian BUMN.
Namun tiba-tiba Kementerian BUMN memunculkan skema induk BUMN energi yang tak lama kemudian berubah nama menjadi industri BUMN Migas (Holding Migas).
"Malah makin tak jelas jika holding terbentuk," tutup dosen Ekonomi Universitas Indonesia ini.
[wid]
BERITA TERKAIT: