Industri Kurangi Produksi

 Ketua Umum Gabungan Pen­gusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan, industri makanan dan minuman mem­butuhkan pasokan garam yang cukup besar untuk produksi. Namun, saat ini pasokannya mulai menipis karena belum ada izin impor garam.

"Kita sudah mendapatkan kabar pemerintah tentang izin impor garam. Kita minta itu bisa segera terealisasi," ujar Adhi ke­pada Rakyat Merdeka di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut dia, jika pemerintah lam­bat dalam menambah pasokan garam dalam negeri akan berdampak pada kinerja industri. "Kami berharap im­por bisa cepat, ya mudah-mudahan segera realisasi. Stok sudah kritis, jika terjadi kekosongan berbahaya," imbuhnya.

Untuk tahun ini, kata dia, industri mamin perlu pasokan sekitar 500 ribu ton. Peningka­tan kebutuhan garam disesuai­kan dengan kenaikan produksi. Dia menjelaskan, industri sulit untuk tidak melakukan impor mengingat kualitas bahan baku dalam negeri tidak sesuai dengan standar perusahaan.

"Tahun lalu saja, sebagian besar kebutuhan garam yang mencapai 450 ribu ton dipenuhi dari impor. Untuk garam dalam negeri kita gunakan dari PT Garam," jelasnya.

Industri mamin mengandalkan impor karena garam industri yang diproduksi di dalam neg­eri sangat jarang memenuhi persyaratan spesifikasi dan mutu. Meski saat ini kerepotan mendapatkan bahan baku garam, industri makanan dan minu­man optimistis mampu tumbuh positif tahun ini.

Ketua Umum Asosiasi Pertek­stilan Indonesia (API) Ade Sudrajat juga mengeluhkan pasokan garam untuk industri menipis. Padahal, kata dia, industri tekstil membutuhkan garam proses pencelupan. "Ke­butuhan tergantung kapasitas pencelupannya. Kalau yang besar pasti kebutuhan banyak, kalau yang kecil pasti sedikit kebutuhannya juga," katanya.

Menurutnya, dalam kondisi normal permintaan terhadap garam biasanya mudah dipenuhi oleh produsen. Tapi, dalam sebu­lan terakhir permintaan garam tak kunjung dikirim. Padahal, sebelumnya kondisi tersebut tak pernah terjadi. "Akibatnya ban­yak industri yang mengurangi produksinya," jelasnya.

Selain itu, Ade juga menge­luhkan, melonjaknya harga ga­ram akibat langkanya pasokan. Dalam kondisi normal harga eceran garam hanya ditentukan berdasarkan kualitas. Untuk garam K1 dibanderol seharga Rp 750 per kg. k2 dijual Rp 550 per kg dan garam k3 seharga Rp 450 per kg. "Tidak banyak pili­han yang bisa dilakukan industri tekstil," jelasnya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi In­dustri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) Cucu Sutara mengatakan, kebutuhan garam nasional setiap tahunnya mencapai 4,23 juta ton. Sedangkan stok yang ada saat ini hanya 112.671 ton.

Sementara, jumlah produksi garam dalam negeri pada 2016 kemarin hanya 116 ribu ton. "Yang sebelumnya di 2016 itu sudah gagal panen sudah saya katakan memang harus ada im­por," ujarnya.

Kebutuhan garam untuk in­dustri, kata dia, lebih besar dibanding konsumsi rumah tang­ga. Dalam setahun, kebutuhan garam untuk konsumsi rumah tangga hanya 750 ribu ton per tahun, sedangkan untuk industri lebih dari tiga juta ton.

Makanya dia meminta pemer­intah agar segera mencari solusi terkait menipisnya stok garam saat ini. Jika dibiarkan tanpa solusi, ia khawatir akan berdampak signifi­kan terhadap banyak sektor seperti ekonomi dan kesehatan.

Ketua Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI) Jak­far Sodikin mengakui dari akhir tahun 2016 produksi garam dari petani sudah lesu. Keseringan ga­gal panen akibat cuaca membuat produksi garam menurun. "Jan­gankan untuk industri, garam buat konsumsi saja sekarang sudah parah sekali ini," akunya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut dia, stok yang ada sekarang tinggal garam yang kurang bagus. Petani biasanya disebut garam KW 2, KW 3, dan KW 4. Karena itu, impor pun tidak akan terelakan.

Kendati begitu, dia mewanti-wanti pemerintah supaya jangan kebesaran membuka keran impor garam. "Kami bukan dalam posisi setuju atau tidak setuju, kalau inti­nya impor diperlukan ya silahkan saja karena memang kenyataan di petani sekarang," ujarnya.

Dia menyebut garam yang harus dicukupi adalah Maret, April, dan Mei 2017. Setelah bulan itu, kondisi garam na­sional yang diproduksi petani sudah bisa berjalan normal lagi. Kegagalan panen diprediksi tidak akan berlarut lama.

"Tiga bulan saja yang harus dicukupi jangan kelebihan, karena kita dari petani bisa me­menuhi kebutuhan garam. Ya pokoknya kalau mau impor jan­gan sampai merugikan petani," tukasnya. ***