Lembong Cs Mau Kerek Peringkat Kemudahan Bisnis

"Sekarang sedang musim Ease of Doing Business. Sebentar lagi Bank Dunia akan membagi-bagikan kuisioner kepada para responden terkait survei tersebut," kata Kepala Badan Koordinasi Penana­man Modal (BKPM) Thomas Lembong usai rapat kordinasi di Kantor Kementerian Koor­dinator Bidang Perekono­mian, Jakarta, kemarin.

Lembong memaparkan sejumlah langkah yang akan dilakukan pemerintah. Antara lain, sosialisasi. Menurutnya, pihaknya tidak mau mengu­lang kesalahan pada tahun lalu, pemerintah terlambat melaku­kan sosialisasi ke banyak pihak terkait. Sehingga para respondennya mengira kon­disi bisnis di Indonesia belum berubah. Padahal, sebenarnya sudah banyak perubahan.

Kemudian, melakukan pe­rubahan yang bersifat teknis. Lembong tidak memaparkan perubahan apa saja yang akan dilakukannya. Dia hanya bilang, upaya perubahan itu menjadi salah satu dari sepu­luh yang menjadi parameter bank dunia dalam menentu­kan indeks EODB.

Hal lain yang akan dilaku­kan pemerintah, lanjut Lem­bong, melakukan pembena­han bersifat jangka panjang seperti pembenahan yang terkait perundang-undangan. "Ini cukup berat, karena un­tuk melakukan (revisi-red) perlu waktu bertahun-tahun," jelasnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Sofyan Djalil menambahkan, upaya menai­kkan peringkat kemudahan bisnis akan terus dimatangkan. Menurutnya, pembenahan tidak bisa sekali rapat lang­sung selesai. Karena, dibutuh­kan koordinasi dengan banyak institusi lain. ”Banyak sekali pihak yang terlibat masalah izin berizin itu, itulah yang sedang berusaha kami pang­kas," katanya.

Dia menilai, secara umum peringkat kemudahan berusa­ha Indonesia sudah lumayan baik. Tahun lalu, peringkat kemudahan bisnis di Indo­nesia meningkat dibanding tahun sebelumnya. "Tahun ini saya harap peringkatnya bisa lebih baik lagi, karena yang dibutuhkan sekarang adalah pendekatan yang lebih fungsioner," ujarnya.

Menteri Perdagangan Eng­gartiasto Lukita mengungkap­kan, pihaknya akan menghapus aturan perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), sebagai upaya menin­gkatkan kemudahan berbisnis. "Implementasi aturan ini akan mulai berlaku minggu depan. Kami akan segera sebar surat edarannya," ujarnya.

Dia menjelaskan, aturan ini hanya berlaku pada pe­rusahaan lama bukan baru. Karena, kalau perusahaan sudah lama beroperasi dan nama tidak berubah, untuk apa diperpanjang lagi.

Seperti diketahui Eease of Doing Business adalah pe­meringkatan ekonomi yang dilakukan oleh Bank Dunia. Ada sejumlah aspek yang dinilai dalam proses tersebut, misalnya soal kemudahan regulasi yang ditawarkan pe­merintah. Posisi Indonesia pa­da tahun lalu urutan 91, lebih baik dari 2015 di posisi ke 106 dari 189 negara. ***