Garuda Lanjutkan Kerja Sama Bisnis Pake Mesin Pesawat Rolls Royce

Dalam waktu dekat, Garuda akan melakukan pertemuan dengan pihak Rolls Royce untuk membahas hubungan bisnis yang sudah dijalin kedua perusahaan.

Direktur Utama Garuda Indo­nesia Arif Wibowo mengatakan, kerja sama antara Garuda dan Rolls Royce tetap dilakukan dalam rangka meningkatkan bis­nis yang strategis ke depannya. Selain itu, pertemuan dengan Rolls Royce juga untuk mem­bicarakan perkembangan kasus hukum yang melibatkan bekas Dirut Garuda.

"Kita masih dalam proses pembicaraan dengan Rolls Royce, kemungkinan pertemuan­nya minggu depan. Kita akan lakukan pembicaraan dengan CEO-nya, masih seputar bisnis kedua perusahaan," kata Arif di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, kemarin.

Ia melanjutkan, saat ini kinerja perseroan tidak terganggu dengan adanya kasus dugaan suap Emirsyah Satar terkait pengadaan mesin Rolls Royce. Proses bisnis Garuda saat ini berjalan normal dan diklaim kokoh secara opera­sional, sehingga tidak ada hal-hal yang menggangu.

Menurut Arif, Garuda ke de­pan akan terus mengembangkan rute domestik dan internasional, serta peremajaan pesawat yang dimiliki perseroan serta anak usaha yaitu Citilink.

"Tahun ini kami masih akan menambah pesawat Airbus 320 lima unit untuk pengembangan Citilink, lalu pesawat jenis ATR tiga unit, jadi masih akan melakukan ekspansi di beberapa titik dan kalau internasional lebih dominan di pasar China serta Timur Tengah," papar Arif.

Garuda, lanjut Arif, juga berencana membawa anak usahanya PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia untuk melakukan penawaran saham perdana alias Initial Public Offering (IPO). Ditargetkan GMF akan melantai di bursa tahun ini.

Arif mengatakan, saham yang akan dilepas GMF ke pasar modal diperkirakan sebesar 20 persen. Namun pihaknya belum mengetahui rinciannya, baik harga saham maupun target dana IPO yang akan diraih.

"Kita harapkan sampai 20 persen tapi ini tergantung dari pe­megang saham. Dana hasil IPO diharapkan dapat mempercepat perkembangan perseroan dalam mendominasi pasar, selain itu akan digunakan untuk melakukan pengembangan non organik yang akan mendukung pengembangan bisnis GMF tanpa support induk usaha sehingga bisa mengakui­sisi repair station di bandar udara lainnya," tegas Arif.

Ia mengatakan, pertumbuhan organik atau yang disupport induk usaha dikhawatirkan menunggu pertumbuhan Garuda Indonesia. tapi dengan pertumbuhan non­organik diharapkan pertumbu­han anak usaha lebih cepat, dan anak usaha bisa melakukan Joint Venture (JV) atau mengambil beberapa repair station lain di wilayah-wilayah lain. "Karena pasar yang kita tuju tidak hanya domestik, tapi regional, bahkan global," tegasnya.

Saling Menguntungkan

Wakil Ketua Komisi VI DPR Inas Nasrulah mengatakan, Garuda masih memungkinkan melanjutkan bisnis dengan Rolls Royce selama ada pengawasan yang baik dari Kementerian BUMN sebagai pemegang sa­ham mayoritas. Dengan begitu, bisnis yang dilakukan Garuda dan Rolls Royce akan saling menguntungkan.

"Apalagi bisnis yang di­jalankan adalah pengadaan dan perawatan mesin pesawat. Ini penting bagi maskapai. Tidak mungkin mesinnya Rolls Royce, tapi yang lakukan pemeliharaan atau suku cadang dari pabrikan lain. Yang terpenting, penga­wasannya harus ketat. Komisa­ris harus kerja ekstra biar tidak kebobolan," kata Inas kepada Rakyat Merdeka.

Senada, pengamat penerbangan Alvin Lie mengatakan, kerja sama Garuda dengan Rolls Royce masih bisa terus berlanjut asalkan tetap dalam koridor etika bisnis dan tidak ada pemufakatan jahat.

"Sebelumnya kan ada kontrak-kontrak yang sudah berjalan, ini harus diselesaikan. Akan me­nyulitkan Garuda nantinya kalau tidak melaksanakan kontrak sesuai perjanjian. Yang penting, pastikan status Rolls Royce se­bagai rekanan yang memenuhi persyaratan, transparan dan akuntabilitas tetap terjaga," kata Alvin kepada Rakyat Merdeka.

Seperti diketahui, bekas Direk­tur Utama Garuda Emirsyah Sa­tar diduga menerima suap terkait pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus milik Garuda Indonesia. Nilai suap itu lebih dari Rp 20 miliar bentuk uang dan barang yang tersebar di Singapura dan Indonesia.

Dalam menangani perkara ini, Komisi Pemberantasan Koru­psi (KPK) bekerja sama dengan penegak hukum negara lain karena kasus korupsi ini lintas negara. ***