Storage Belum Siap, ESDM Akhirnya Tunda Impor Gas

 Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, pemerintah tidak akan mengimplementasi­kan impor gas jika terminal gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) belum memadai.

"Bagaimana caranya Indo­nesia impor LNG tanpa infrastruktur. Untuk membangun Floating Storage Regasification Unit (FSRU) dibutuhkan waktu dua sampai tiga tahun," kata Arcandra di Jakarta, kemarin.

Arcandra menyebutkan, saat ini Indonesia baru memiliki dua FSRU besar yakni FSRU Lampung dan FSRU Muara Karang.

Namun demikian, Arcandra menegaskan, pemerintah tidak menutup opsi melakukan impor gas. Pemerintah masih menghi­tung untung ruginya terhadap industri. "Pemerintah menguta­makan pasokan gas dari dalam negeri, kalau tidak mencukupi baru kita buka impor, tapi itu pun butuh waktu," ungkapnya.

Arcandra menerangkan, untuk menentukan apakan perlu impor atau tidak, pemerintah akan melihat dahulu sejauh apa kebu­tuhannya dan daerah mana saja yang membutuhkan.

Selani itu, pemerintah akan melihat dahulu kajian terhadap dampak jika industri keramik, kaca, sarung tangan karet, dan oleochemical, mendapatkan penurunan gas. Seperti dike­tahui, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 keempat industri tersebut akan mendapatkan penurunan harga gas.

"Pemerintah akan melihat dampaknya ke industri-industri turunan keempat sektor tadi. Jika dampaknya besar, maka penurunan gas bagi empat sek­tor yang dimaksud akan di­laksanakan segera mungkin," ungkapnya.

Sebelumnya, rencana impor gas disampaikan Menteri Per­indutrian Airlangga Hartarto. Menurutnya, rencana impor gas bertujuan unntuk menekan harga gas industri di dalam negeri. Rencana ini mendapatkan protes dari banyak kalangan. Karena, impor gas dinilai sia-sia, tidak akan mampu menekan harga. Lebih jauih gas impor diproyeksi akan lebih mahal karena biaya pengangkutan mahal.

Sementara itu, Senior Vice President Gas and Power PT Pertamina (Persero) Djohardi Angga Kusumah mengatakan, impor gas tidak bisa terelakkan karena kebutuhan bagi industri dan pembangkit listrik semakin besar. Sementara, sampai seka­rang belum ada sumber gas baru dari sumur gas di Indonesia

Dia memproyeksi, pertum­buhan konsumsi gas mencapai 4 hingga 5 persen per tahun dan akan mengalami defisit di tahun 2019. "Mungkin defisit pada 2019 bisa mencapai 500 MMSCFD (Million standard cu­bic feet of gas per day) sehingga impor diperlukan," ungkapnya,

Djohardi mengatakan, impor gas dibutuhkan bukan karena keinginan, tetapi ada permintaan yang meningkat. Jadi impor perlu dilakukan bukan semata-mata untuk mencari harga yang lebih murah, tetapi untuk me­menuhi kebutuhan.

Kebut Tata Kelola Gas

Wakil Menteri ESDM Arcandra menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk terus membenahi tata kelola gas bumi Indonesia. Menurutnya, pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur penyaluran gas, menumbuhkan pasar dan memadukan harga dengan kebijakan.

"Indonesia merupakan salah satu produsen gas alam global utama yang sedang berjuang untuk melayani permintaan di dalam negeri," kata Arcandra.

Arcandra menjelaskan, pemerintah memprioritaskan gas bumi untuk dimanfaatkan sebagai penggerak ekonomi. Sehingga, diharapkan akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Arcandra, Indonesia memiliki potensi gas yang belum dikembangkan. Se;ain itu, meng­gerakan ekonomi, pemerintah memprioritaskan pemanfaatkan untuk memperkuat ketahanan energi di dalam negeri.

"Indonesia mendukung ketahanan energi, memenuhi target bauran energi nasional menjadi 30 persen pada tahun 2025," pungkasnya. ***