"Pemerintah Mau Untung, Jadinya Malah Buntung"

 Ketua Umum Asosiasi Peru­sahaan Air Kemasan Indonesia (Aspadin) Rachmat Hidayat menjelaskan, kebijakan cukai berpotensi membuat produsen barang yang menggunakan plas­tik menaikkan harga jualnya ke konsumen. Padahal, saat ini bisnis industri sedang mulai tumbuh lagi.

"Sekarang kami mendengar wacana ini akan diterapkan maka kami menolak aturan pengenaan cukai atas plastik kemasan. Saya berpandangan, kebijakan ini tidak tepat sasaran bahkan justru ber­potensi merugikan masyarakat (konsumen)," ucapnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Rachmat meminta, pemerintah jangan gegabah untuk mener­apkan kebijakan cukai plastik. Menurut dia kenaikan cukai plastik akan menurunkan daya saing industri, melemahkan per­tumbuhan ekonomi, mengganggu penerimaan negara, dan memang­kas penyerapan tenaga kerja.

Rachmat yang menjabat juga sebagai Wakil Pengurus Forum Lintas Asosiasi Industri Pro­dusen Dan Pengguna Plastik (FLAIPPP) menilai, langkah pemerintah untuk menambah target pendapatan cukai da­lam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar Rp 1,7 triliun dengan menerapkan cukai plastik bukan solusi tepat. Menurutnya, pem­berlakuan cukai plastik tidak akan membuat negara untung atau mengalami kenaikan penda­patan sesuai target tersebut.

"Menurut perhitungan kami yang ada justru negara menga­lami kerugian hingga Rp 528 miliar per tahun. Pemerintah maunya untung, jadinya malah buntung," katanya.

Dia menjelaskan, berdasarkan hasil penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2016 menunjukkan, pengenaan cukai plastik ke­masan dengan skema pengenaan cukai terhadap gelas plastik sebesar Rp 50 dan botol plastik sebesar Rp 200 akan merugikan negara hingga Rp 528 miliar per tahun. Hal itu berdasarkan simulasi bahwa negara akan memperoleh penerimaan sebesar Rp 1,91 triliun per tahun, namun di sisi lain justru akan kehilangan penerimaan hingga mencapai Rp 2,44 triliun akibat turunnya pen­erimaan negara dari pajak akibat menurunnya permintaan minu­man dalam kemasan sebesar Rp 10,2 triliun per tahun.

Wakil Ketua Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS) Edi Rivai mengklaim, konsumsi plastik di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara tetangga apalagi dengan negara maju. Permasalahan sampah saat ini bukan karena produksi plas­tik melainkan pemerintah gagal memberi edukasi dan kesadaran pada masyarakat.

"Jadi intinya, meski kebijakan cukai dikenakan sebagai alat pen­gendalian, ya plastik akan tetap digunakan dan tidak berkurang penggunaannya dikarenakan belum adanya alternatif peng­ganti plastik kemasan yang sama baiknya," tegas Edi Rivai.

Dia juga mengingatkan, plas­tik sebagai kemasan juga belum memiliki alternatif pengganti, baik dinilai secara ekonomis mau­pun aspek teknis dan lingkungan. Bahkan dari jumlah konsumsi energi yang dibutuhkan.

"Proses pembuatan plastik relatif jauh lebih unggul diband­ingkan material yang lain, kar­ena membutuhkan energi paling sedikit (plastik: 3.1 kWh/kg) dibandingkan material lainya seperti kertas, gelas, baja, atau aluminium," katanya.

Pengenaan cukai plastik ke­masan akan membawa efek domino pada industri padat karya dan lainnya. Dia menjelas­kan plastik kemasan melibatkan ribuan pelaku pendaur ulang plastik kemasan.

Dirjen Industri Kecil dan Me­nengah (IKM) Kementerian Per­industrian Gati Wibawaningsih meminta, pengenaan cukai plas­tik ditunda pada 2017. Pengenaan cukai dianggap akan menjadi beban berat bagi pengembangan daya saing IKM nasional.

"Kami terus berupaya menggen­jot pertumbuhan IKM di dalam negeri. Namun pengenaan cukai ini, dinilai berpotensi mengganggu laju pertumbuhan sektor mayoritas dari populasi industri di Indonesia tersebut," paparnya.

Apalagi, pemerintah tengah gencar memacu kinerja IKM untuk menopang kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Gati, dengan kondisi ekonomi yang mulai stabil pada saat ini seharusnya bisa menjadi peluang bagi IKM untuk tumbuh signifikan.

"Kalau bisa ditunda, biar IKM-nya siap dulu. Anggaplah penundaan pengenaan cukai plastik ini sebagai insentif bagi IKM. Jangan terus digrogoti," ungkapnya.  ***