Direktur Center fo Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menjelaskan, hal itu juga menunjukan banyak kepentingan di dalam internal PLN sendiri.
Mereka itu, lanjut dia, bukannya mengelola manajemen, pelayanan, dan bisnis dengan baik, melainkan 'bermain' sendiri-sendiri.
"Jadi ada yang mengejar rente dan itu merugikan pihak lain termasuk masyarakat. Kalau begitu, sebenarnya buat apa dilakukan lelang? Sekalian saja tidak usah dilakukan,†kata Uchok di Jakarta, Kamis (5/1).
Dalam kaitan inilah Uchok mendesak DPR untuk segera memanggil PLN dan meminta penjelasan. Bahkan, lanjut dia, pemanggilan juga bisa melalui lintas komisi dengan sekaligus memanggil Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
Dari sana, DPR bisa meminta ORI untuk melakukan pemeriksaan langsung di lapangan dan menentukan, apakah PLN melakukan maladministrasi atau tidak.
Pemeriksaan terkait dugaan maladministrasi, menurut Uchok memang sangat dimungkinkan, karena dalam kasus ini PLN sudah menentukan pemenang tender.
Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban PLN untuk segera menindaklanjuti proses tersebut agar tidak menghambat pelayanan kepada pemenang tender.
Tidak hanya itu. kata Uchok lagi, keterlambatan ini juga tidak menutup kemungkinan memasuki ranah hukum. Terlebih, ditengarai bahwa salah satu alasan penundaan kontrak, karena PLN hingga sekarang gagal memperoleh komitmen pasokan LNG.
"DPR bisa mendesak KPK untuk memulai penyelidikan terhadap kasus ini,†lanjutnya.
Uchok menambahkan, sikap tegas memang perlu dilakukan terhadap PLN. Pasalnya, bukan sekali ini saja PLN melakukan tindakan yang memperjelas buruknya kinerja mereka.
"Pembangkit tidak beres, listrik pun hidup mati. Buruk sekali kinerja PLN,†kata dia.
[sam]
Keterlambatan penandatanganan kontrak salah satu proyek 35 ribu MW, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa 1 semakin membuktikan bahwa PLN memiliki banyak persoalan internal. 
BERITA TERKAIT: