Pemerintah Panik Dan Kurang Dewasa Merespons Riset JP Morgan

"Pemerintah panik dan kurang dewasa merespons riset JP Morgan," ujar tokoh aktivis Malapetaka Lima Belas Januari (Malari), Bennie Akbar Fatah, kepada wartawan, di Jakarta (5/1).

Dia tidak setuju alasan pemerintah menghentikan kemitraan itu. Sebelumnya, pihak Kementerian Keuangan menyebut penghentian dilakukan karena hasil riset bank Amerika Serikat (AS) tersebut mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.

Bennie yang memimpin Klinik Hukum Merdeka melanjutkan, pemerintah seharusnya tidak mengambil keputusan gegabah. ia ibaratkan JP Morgan sebagai rumah sakit spesialis. Riset JP Morgan berisi pendapat tentang "penyakit" di perekonomian Indonesia.

"Pemerintah idealnya meng-counter saja dan kemudian melakukan serangan balik kalau riset JP Morgan itu tidak benar," kata Bennie yang akrap disapa Eben.

Dan kalau pun pemerintah ragu terhadap hasil riset JP Morgan, langkah yang paling tepat adalah meminta second opinion atau pendapat kedua dari pihak lain.  

"Tentunya langkah antisipasi dan menghindari terjadinya kondisi parah seperti hasil riset JP Morgan. Bukan malah memutus hubungan kemitraan seperti yang dilakukan pemerintah, " ujarnya.

Rriset yang dilakukan oleh JP Morgan tanggal 13 November 2016 tentang kondisi pasar keuangan di Indonesia setelah terpilihnya Donald trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) menyebutkan imbal hasil surat utang tenor 10 tahun naik dari 1,85 persen menjadi 2,15 persen. Kenaikan tingkat imbal hasil dan gejolak pasar obligasi ini mendongkrak risiko premium di pasar negara-negara yang pasarnya berkembang (emerging market). Hal ini memicu kenaikan Credit Default Swaps (CDS) Brasil dan Indonesia, sehingga berpotensi mendorong arus dana keluar dari negara-negara tersebut.

Bersandarkan kepada riset tersebut, JP Morgan merekomendasikan pengaturan ulang alokasi portofolio para investor. Sebab, JP Morgan memangkas dua level rekomendasi Indonesia dari "overweight" menjadi "underweight". Brasil turun satu peringkat dari overweight menjadi netral. Begitu juga Turki, dari netral ke underweight  akibat adanya gejolak politik yang cukup serius. Malaysia dan Rusia bahkan dinaikkan peringkatnya menjadi overweight. Afrika Selatan tetap dalam posisi netral.

Bennie mengatakan, seharusnya riset itu dijadikan panduan untuk merancang kebijakan keuangan ke depan.

"Justru dengan keputusan memutus hubungan kemitraan memicu spekulasi negatif bahwa pemerintah menutupi sesuatu hal yang membahayakan negeri ini agar tak diketahui rakyatnya," pungkasnya. [ald]