Meski sudah mendapat izin pembangunan jalur (trase) dari Kementerian Perhubungan (KeÂmenhub), proyek yang konsorsiÂumnya berisi empat BUMN itu masih terkendala pembebasan lahan. Pengadaan lahan belum tuntas atau baru 60 persen dari total kebutuhan.
Direktur PT Kereta Cepat InÂdonesia China (KCIC) Dwi WinÂdarto mengatakan, pembebasan lahan menjadi kendala utama yang menyebabkan pengerjaan proyek kereta cepat terhambat.
"Perizinannya sempat terkÂendala, namun sekarang sudah clear. Tinggal pendanaan dan pembebasan lahan yang mesti dikebut," kata Dwi di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, KCIC tengah mempersiapkan pengerjaan konÂstruksi besar prasarana kereta api (KA). Rencananya, pengerÂjaan ini mulai dibangun pada Oktober-November di sekitar jalan tol Jakarta-Cikampek. Rute ini termasuk dalam trase KA cepat sepanjang 142,3 km yang membentang dari Halim (Jakarta Timur) hingga TegalÂluar, Bojongsoang, Kabupaten Bandung.
"Ada beberapa lokasi kerja kereta cepat dalam progres persiapan. Kita sudah lakukan pemagaran pada beberapa ruas di jalan tol. Target pekerjaan besar dimulai pada Oktober atau November nanti," kata Dwi.
Sebelumnya, proyek raksasa senilai 5,1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 66,3 triliun yang meÂlibatkan PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) Persero itu juga terkendala pencairan pinjaman.
Direktur Utama KCIC HangÂgoro Budi Wiryawan menamÂbahkan, perusahaan patungan Indonesia-China ini secara paralel tengah mengurus penÂcairan pinjaman dari
China Development Bank (CDB)
"Kami memang punya target, tapi saya mohon maaf tidak bisa eksplisit menyebutkan kapan target itu sebenarnya. Ini meÂmang sudah keluar dari target, kami membuat action program yang lebih ketat lagi," ujarnya.
Ia mengemukakan, perseroan masih melengkapi prosedur finalisasi pembiayaan (
financial closing) agar pinjaman dari CBD segera cair. KCIC, lanjut dia, suÂdah punya rencana menggenjot pengerjaan proyek tersebut jika pendanaannya sudah cair. Salah satu rencananya adalah memperÂbanyak jadwal kerja dari sebeÂlumnya dua shift menjadi tiga shift untuk mengejar target.
Terpisah, Menteri PerhubunÂgan (Menhub) Budi Karya SumaÂdi menjelaskan, pihaknya sudah memberikan izin pembangunan KA cepat. Dengan demikian, KCIC bisa melakukan pembanÂgunan prasarana HST tersebut.
"Kemenhub saya pikir tugasnya sudah selesai. Kami sudah memÂberikan izin. Ini tinggal berkoordiÂnasi saja dengan para investor mauÂpun Kementerian BUMN. Kapan proyek itu dimulai," katanya.
Pengamat BUMN FerdiÂnand Hutahaean mengatakan, wacana pembangunan proyek kereta berkecepatan sedang Jakarta-Surabaya di tengah mangkraknya proses pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung patut dipertanyakan.
"Kereta cepat kan tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), tapi dipaksakan. Ini kan aneh. Sekarang muncul wacana bikin kereta seÂdang. Padahal, sisi kebutuhan dan urgensinya tidak ada. Kesannya malah bagi-bagi proyek," kata FerÂdinand kepada
Rakyat Merdeka.Ketimbang menggarap proyek yang prestisius tanpa target jelas, menurut dia, pemerintah sebaiÂknya memaksimalkan BUMN kereta api dan industrinya agar bisa memperbaiki kinerja dan menghadirkan pelayanan yang lebih baik.
"Mending kembangkan KAI dan PT Industri Kereta Api (INÂKA). Bikin transportasi kereta jadi lebih nyaman dan aman. Ini lebih bermanfaat dan tidak sekeÂdar bagi-bagi proyek," tegasnya.
Seperti diketahui, Menko BiÂdang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan melakukan kunjungan kerja ke Jepang untuk mengunÂdang Negeri Matahari Terbit mengerjakan proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya.
Luhut menjelaskan, kereta semi cepat Jakarta-Surabaya nantinya berkecepatan 180 km/jam hingga 200 km/jam dan akan mempersingkat waktu temÂpuh menjadi sekitar 3,5 jam.
"Jalurnya akan berupa rel ganda dimanfaatkan membantu operasi angkutan peti kemas dry port antara Jakarta-Semarang-Surabaya," kata Luhut. ***
BERITA TERKAIT: