Komisioner BRTI periode 2009-2015, Nonot Harsono menilai peran Telkom harus segera direvisi agar sesuai dengan tantangan jaman, sehingga tidak meributkan hal-hal kecil.
"Telkom seharusnya menjadi
backbone atau tol
broadband nasional yang tak tertandingi. Semua trafik akan melewati tol nasional sehingga tidak bingung lagi mengejar revenue dari trafik transit interkoneksi. Sehingga tidak akan bermain atau bersaing level rendah seperti sekarang," ujar Nonot, Minggu (28/8).
Hal ini penting, lanjut dia, karena BUMN ini perlu mendukung pemerintah mewujudkan kedaulatan jaringan
backbone broadband nasional seiring tren globalisasi
cyber yang makin berkembang pesat. Jika tidak, dikhawatirkan kedaulatan jaringan backbone broadband nasional justru akan dikuasai pihak asing.
"Apalagi jika Google Fiber berlomba dengan Microsoft dan Facebook membangun jaringan backbone nasional di indonesia, maka kedaulatan atas
cyber territory Negara Kesatuan RI (NKRI) dan kedaulatan atas sumber daya informasi bisa terlepas," sambungnya.
Menurut dia, wilayah kedaulatan
cyber yang sejatinya adalah jaringan
broadband nasional akan dikuasai entitas luar negeri, jika tidak diantisipasi dari sekarang. "Ini bukan tren andai-andai, tetapi tahapan globalisasi dari negara adikuasa yang selama ini amat konsisten diupayakan melalui beragam bentuk free-trade-agreement, seperti CEPA, AFTA, TPP, dan lainnya," terangnya.
Menyambut era kehidupan
online yang segera tiba, menurut dia, negara penguasa internet dan
server global pasti akan berupaya "memaksakan" bab baru dalam perjanjian
free trade untuk memuluskan pasar global
online. Negara yang telah menguasai server big data dan aplikasi analitiknya, serta konten global (seperti Hollywood, Walt Disney, Pixar) akan menjadi penguasa dunia
online; apalagi jika mereka menguasai pula jaringan broadband di banyak negara.
Kedaulatan
cyber dalam NKRI hanya akan terwujud jika PT Telkom tampil menjadi jaringan broadband nasional dengan sistem backup yang memadai. Sehingga Google dan semuanya menyewa saluran kepada Telkom.
"Sayang jika kita terlambat mengantisipasi tren ini," ujarnya.
[wid]
Industri telekomunikasi diharapkan tidak alergi dengan kebijakan penurunan tarif interkoneksi sebesar rata-rata 26 persen. Apalagi kebijakan ini dilakukan agar rakyat di seluruh Indonesia bisa menikmati telekomunikasi dengan harga yang lebih terjangkau. 
BERITA TERKAIT: