Jokowi Instruksikan Gudang Sembako Dicek Tiap 2 Minggu Harga Sering

 
Instruksi tersebut disam­paikan Presiden saat memimpin rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

"Jangan lupa, polisi, Kejaksaan, Pemda (Pemerintah Daer­ah) dan BI (Bank Indonesia) di daerah-daerah setiap dua min­ggu, setiap bulan, cek gudang penyimpanan bahan pokok," pinta Jokowi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, kemarin.

Jokowi mengatakan, aparatur harus mengetahui stok di gu­dang-gudang pangan di daerah masing-masing. Sebab, dari situ bisa diketahui apakah ada indikasi pemilik gudang me­mainkan harga atau tidak.

"Kalau menumpuknya ter­lalu banyak, itu mau main-main, segera suruh keluarkan barang­nya. Dengan begitu nanti inflasi stabil," tegas Jokowi.

Jokowi menerangkan, kelan­caran distribusi pangan sangat penting dalam mengendalikan inflasi. Jokowi mencontohkan harga bawang yang menembus Rp 40 ribu per kilo gram (kg), pa­dahal di petani hanya Rp 12 ribu sampai 14 ribu per kg. Hal ini terjadi tidak semata-mata karena masalah transportasi, tapi juga terkait penyimpanan barang.

Jokowi menegaskan, instruk­sinya ini bukan hanya untuk daerah, tetap juga ditujukan kepada para menterinya. "Kalau harga yang seharusnya Rp 14 ribu, dijual Rp 40 ribu, itu pasti ada apa-apanya," cetusnya.

Selain mengontrol distribusi, Jokowi meminta Pemda bisa cepat melakukan intervensi saat terjadi lonjakan harga. Oleh sebab itu, Jokowi berpesan agar Pemda mengalokasikan dana pengendalian harga di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga, begitu ter­jadi gejolak harga, Pemda bisa cepat mengambil tindakan.

Dia mencontohkan kebi­jakan Jakarta dan Jawa Timur. Menurutnya, Jawa Timur melakukan intervensi mela­lui subsidi biaya transportasi. Sementara Jakarta melakukan intervensi harga.

"Kalau harga daging Rp 110 ribu sampai 120 ribu per kg dan di Jakarta dijual Rp 39 ribu per kg, itu karena di dalamnya ada subsidi," terang Jokowi.

Jokowi mengatakan, pengen­dalian inflasi sangat penting. Karena inflasi sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tinggi menjadi kurang berarti bila in­flasinya tidak terkendali.

"Pilih yang mana? Pertama, pertumbuhan ekonomi 6 persen, tapi inflasi 8,53 persen. Atau yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang 4,9 persen tapi inflasi 3,53 persen. Lebih baik pilihan kedua," kata Jokowi.

Jokowi bercerita, beberapa waktu lalu dapat laporan ada daerah mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 9 persen. Tetapi katanya, jangan senang dulu kalau inflasinya mencapai 15 persen. Itu nggak berarti karena rakyat tekor.

Jokowi menegaskan, arah ke­bijakan pemerintah adalah menggenjot pertumbuhan ekonomi sambil dibarengi menekan inflasi.

Presiden mengaku senang selama ini terjalin koordinasi yang baik antara pusat, kota, kabupaten, dan provinsi dalam menjaga angka inflasi. Dia ber­harap, ke depannya Indonesia bisa jauh lebih baik.

Jangan Alergi Impor

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasu­tion meminta semua kalangan tidak memandang impor pangan sebagai sesuatu yang salah. Menurutnya, impor diperlukan untuk mencukupi kebutuhan dan menjaga stabilitas harga.

"Presiden mengatakan kalau memang produksi di dalam negeri belum cukup, kita harus berani impor. Sementara kalau stok lebih, kita harus berani ekspor," ungkap Darmin.

Yang penting, lanjut Darmin, impor dilakukan dengan tepat. Hal tersebut bisa dilakukan den­gan melakukan penghitungan yang cermat.

Menurut Darmin, salah satu untuk melihat angka kebutuhan bisa dilihat dari sejarah tahun-tahun sebelumnya.

Darmin memastikan untuk mengendalikan harga pangan, pemerintah akan mengkaji kon­disi pasar induk yang tersedia di dalam negeri. Di samping itu, juga akan melacak jalur distribusi barang, dari produsen sampai dengan konsumen. ***