Setidaknya, ada empat hal yang di dalam draft akademik RUU Minerba, yang diajukan oleh Kementerian ESDM, sangat jauh dari semangat nasionalisme dan kerakyatan. Pertama, di dalam draft revisi, ingin menghidupkan kembali rezim kontrak, kedua terkait izin penambangan di kawasan Hutan, ketiga diperbolehkan menambang dilaut dan yang terakhir soal pembangunan Smelter.
Pendiri Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Chalid Muhammad meminta DPR untuk cerdas dan bersikap tegas menolak draft yang diajukan oleh pemerintah. Ia berharap DPR dapat berpikir jernih dan dalam revisi UU Minerba harus berhaluan sesuai mandat konstitusi.
"Harapannya sekarang ada di DPR. Mereka harus tolak draft itu, kemudian melahirkan inisiatif (draft tandingan) yang mencerminkan mandat konstitusi, itu seharusnya mereka lakukan," ujar Chalid kepada Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Rabu, (23/3).
Namun, ia mengkhawatirkan pengaruh korporasi yang mempunyai kepentingan atas revisi UU Minerba dengan melihat tradisi yang terjadi selama ini.
"DPR pasti akan mudah terpengaruh, ini mengkhawatirkan," katanya.
Apalagi proses revisi ini begitu cepat, semenjak diusulkan oleh pemerintah pada Januari 2016 dan ditargetkan harus rampung pada Juni mendatang. Sedangkan DPR tak kunjung membuat draft tandingan atau melibatkan kelompok independen dalam pembahasan revisi UU.
Dikatakan Chalid, biasanya dalam revisi, yang diubah hanyalah 1-2 pasal, atau disempurnakan dengan menambahkan 1-2 pasal. Namun revisi UU Minerba in sangat berbeda dari revisi UU biasa.
"Dari draft yang ada, ini undang-undang baru, mengamputasi UU yang lama, dan lebih liberal," tukasnya
.[wid]
Revisi UU Minerba mendapat sorotan yang tajam dari para penggiat atau aktivis tambang. 
BERITA TERKAIT: