"Selama satu tahun pemerintahan berjalan dengan janji 35 ribu Megawatt, 5 Watt saja belum selesai, ini bisa dimaklumi karena lemahnya man power di dalam pemerintahan," ungkap Ferry saat debat Ekonomi bertema 'Meneropong Krisis Ekonomi Kita' di Hotel Pulman, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11).
Selain menilai lemahnya kepemimpinan, Managing Director Del Creco Advisory itu juga mengatakan, sejumlah pembantu presiden bidang ekonomi kurang memiliki kompetensi. Dirinya memberikan contoh, Sofyan Djalil yang kurang kapabel menjabat Menteri PPN/Kepala Bappenas.
"Sofyan Djalil latar belakangnya apa bisa jadi kepala Bappenas, Darmin Nasution jadi Menko Perekonomian, ngapain saja dia? Nggak ngeliat ekonomi kita jadi sableng begini. Dia sebagai koordinator apa saja yang sedang dia kerjakan," cetus Ferry.
Menurut dia, pemerintah semestinya bisa mendiagnosa faktor pelemahan ekonomi yang dihadapi Indonesia, bukan malah meluncurkan paket-paket kebijakan ekonomi yang dianggapnya tidak mencairkan masalah.
Ferry menilai permasalahan krusial yang menjadikan Indonesia mengalami pelambatan ekonomi adalah lemahnya produktivitas, infrasturktur serta institusi yang buruk.
"Pemerintah harus fokus dengan apa yang namanya growth driver. Jadi bukan tiap hari bikin paket, ini bukan film silat. Yang harus dilakukan adalah diagnosa, bukan nyebarin duit kedesa-desa. Itu nggak masuk akal. Harus diingat pengeluaran dari pada belanja negara harus meningkatkan produktifitas,"ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Rusnadi Pandjung selaku Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi mengaku saat ini pemerintah telah berusaha memperbaiki kelemahan-kelemahan yang diungkapkan oleh Ferry.
Hal tersebut tertuang dalam reorientasi ekonomi Indonesia, dengan menekankan pada pemerataan pembangunan ekonomi yang tercatat dalam program Nawa Cita Joko Widodo.
"Itu yang mau kita perbaiki, kalau yang lemah-lemah itu tidak diperbaiki maka kapan bisa memperbaiki negara ini," tutup Rusnadi.
[sam]
Pengamat ekonomi dan pasar modal, Ferry Latuhihin menilai lemahnya kepemimpinan di dalam pemerintahan membuat setiap kebijakan ekonomi yang dikeluarkan belum bisa memperbaiki keadaan. 
BERITA TERKAIT: