Empat Cara HIPMI Dukung Pemerintah Memperbaiki Tata Kelola Pangan Nasional

Pertama, menurut Ketua Badan Otonom Bidang Bisnis, Investasi dan UKM Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Hardini Puspasari, pihaknya akan berperan besar dalam menjaga stabilitas harga komoditas bahan makanan Indonesia.  

Pada bagian ini, terang dia, pihaknya akan mendorong setiap pengurus HIPMI daerah untuk mengembangkan lini bisnis anggotanya pada sektor bahan makanan.  Sehingga dalam waktu 3 bulan ke depan dapat mendukung ketercukupan pasokan bahan makanan di daerah bahkan nasional. Diantaranya, kata dia, beras, cabai, ikan, telur ayam ras, dan ayam ras.

"Rasanya tidak masuk akal kalau harga cabai bisa mendongkrak inflasi Mei 2015 seperti laporan Badan Pusat Statistik (BPS). Padahal cabai bisa tumbuh di banyak daerah Indonesia. Tapi intinya, HIPMI akan mendorong anggota untuk mengembangkan komoditas bahan makanan yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti juga beras yang bisa panen dalam waktu setiap 3 bulan sekali. Jadi ada peluang bisnis dan investasi di semua komoditas itu," jelas Dini dalam keterangan tertulis yang dikirim ke redaksi, Rabu (3/6).

Langkah selanjutnya, kata dia, HIPMI akan mendukung peningkatan kapasitas produksi komoditas bahan makanan tersebut. Semua sangat bergantung dari teknologi dan pupuk yang digunakan petani.

Karena itu, HIPMI dapat memanfaatkan bantuan pupuk subsidi pemerintah untuk menurunkan biaya, dengan mengajukan bantuan pupuk kepada pemerintah setempat. Selain itu, penggunaan teknologi harus dilakukan dalam mengelola komoditas-komoditas tersebut untuk meningkatkan kapasitas produksi sesuai target.

Ketiga, lanjut dia, kapasitas bahan makanan yang besar tentu membutuhkan moda transportasi sebagai angkutan distribusinya. Pada bagian ini, katanya, HIPMI akan mendorong anggota untuk mengembangkan moda transportasi bagi kebutuhan distribusi bahan makanan ke daerah sekitar. Sehingga bisa memangkas biaya distribusi yang selama ini sangat membebani masyarakat.

"Ketika bahan makanan tercukupi di suatu daerah, maka tidak perlu lagi daerah itu mengimpor dari daerah lainnya. Akibatnya, biaya distribusi dipastikan rendah, sehingga menurunkan harga bahan makanan saat diterima masyarakat. Jadi sangat efektif menjaga inflas," urai Dini.

Terakhir, mendorong sektor UKM anggota HIPMI di daerah sekitar untuk menerima hasil panen dari komoditas bahan makanan tersebut. Sehingga bisa meningkatkan upaya pengelolaan UKM di banyak daerah, khususnya yang fokus dalam menjaga tingkat inflasi bahan makanan.

"Intinya, Badan Otonom Bidang Bisnis, Investasi dan UKM BPP HIPPI akan menggerakkan seluruh sektor komoditas bahan makanan dalam satu rangkaian kerja produksi hingga distribusi kepada masyarakat. Apalagi menjelang Bulan Ramadhan yang segera tiba, perlu dipastikan pasokan hingga jalur distribusi terjaga aman. Meski demikian, HIPMI tentu sangat mengharapkan dukungan dan keberpihakan pemerintah agar perbaikan tata kelola pangan nasional melalui program HIPMI, terwujud sesuai harapan," urai Dini.

Dini menambahkan, melalui program-program unggulan tersebut HIPMI optimistis mampu berkontribusi sebanyak 20-30 persen pasokan bahan makanan masyarakat di seluruh Indonesia. Sementara itu, pada tingkat inflasi diperkirakan mampu menekan 0,2-0,5 persen dari total inflasi nasional. Sehingga secara total, program unggulan tersebut mampu berkontribusi pada perekonomian nasional hingga 0,2-0,3 persen serta sekitar 0,7-1 persen perekonomian daerah setempat. [sam]