Rusuh Batang Bukti Komunikasi KKP-Nelayan Tersumbat

"Kerusuhan yang terjadi di Batang -Jawa tengah merupakan bentuk eskalasi dari protes yang selama ini telah dilakukan oleh para nelayan," ujarnya, Selasa (3/3).

Secara nyata, menurut dia, peristiwa ini menunjukkan ada sumbatan komunikasi dan minimnya solusi alternatif dari Kementerian KP terhadap pelarangan alat tangkap yang selama ini digunakan oleh nelayan.

Unjuk rasa menolak Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan  nomor 2 tahun 2015 yang dikeluarkan oleh KKP berakhir rusuh. Ribuan nelayan dari berbagai wilayah di Kabupaten Batang, Jateng nekat memblokir jalur utama Pantai Utara (Pantura).  
Berdasarkan informasi yang diterima dari National Traffic Management Center (NTMC) Korlantas Mabes Polri, ratusan kendaraan terjebak dalam antrean panjang sejak dari Jembatan Sumbang hingga ke Kota Batang.

Demonstasi nelayan dipicu Peraturan Menteri (Permen) KP No. 2/Permen-KP/2015 tentang larangan penggunaan Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets). Permen itu menyebutkan setiap orang dilarang mengoperasikan cantrang di seluruh wilayah Indonesia.

"Melarang adalah satu sisi, namun menciptakan solusi adalah sisi yang jauh lebih penting agar memiliki manfaat langsung," sindir Rofi dikutip dari rilis tertulisnya yang diterima redaksi, Senin (3/3).

Legislator asal Jatim ini menambahkan, disadari memang alat tangkap dan daerah tangkapan yang selama ini berlaku memiliki dampak kurang baik terhadap ekosistem dan biota laut. Namun tentu saja kondisi tersebut tidak serta merta harus disikapi dengan pelarangan secara sepihak.

"Perlu dibuka ruang komunikasi dan sosialisasi yang maksimal dari pemerintah, karena bagaimanapun ini menyangkut hajat hidup ribuan orang di seluruh Indonesia," jelasnya.

Rofi berharap kerusakan akibat kerusuhan yang terjadi agar dapat diselesaikan lewat jalur mediasi dan dialog antara kedua belah pihak yaitu nelayan dan KKP.

"Jangan biarkan masalah ini berlarut-larut, harus segera dicarikan solusinya," tegas Rofi.[wid]