Belum Terlihat Rencana Ekonomi Terpadu Rezim Jokowi

Demikian dikatakan pakar ekonomi, Fadhil Hasan, dalam diskusi Perspektif Indonesia yang disiarkan langsung oleh smartfm, Sabtu pagi (31/1).

Dia mencontohkan, Presiden Jokowi berani mengambil kebijakan tak populis penurunan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Dengan itu, kemudian ditambah satu keberuntungan harga minyak dunia itu sendiri yang turun, sehingga tersedia ruang fiskal cukup besar di mana dia bisa menjalankan agenda ekonominya yang menghadirkan peranan pemerintah," ujar Fadhil.

Contoh kedua, terkait dengan penyederhanaan iklim investasi. Dalam konteks ini, Jokowi-JK berhasil mengubah tradisi pelayanan yang berbelit-belit menjadi pelayanan terpadu satu atap. Ini memberikan pondasi cukup kuat bagi berjalannya agenda ekonomi pemerintah di masa mendatang.

"Tapi dalam konteks jangka menengah dan panjang, saya belum melihat perencanaan ekonomi yang terpadu terkoordinasi antara satu kementerian dan kementerian lain," ujar Fadhil.

"Dalam 100 hari cukup bagus, tapi ke depannya, di tengah suasana politik yang tak kondusif, apakah dia mampu menjalankan agenda ekonominya yang besar?" tambahnya.

Dalam kesempatan diskusi itu dia juga mengingatkan pemerintahan Jokowi untuk tidak menihilkan apa yang telah dilakukan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono karena banyak juga kinerja pemerintahannya yang baik untuk diteruskan. [ald]