"Pemindahan itu bukan solusi, karena kandungan migas Blok Offshore North West Java (ONWJ) di utara Jawa Barat ini berada di area yang luas. Sehingga jaringan pipa migas juga merata di utara Karawang," ujar Rovicky seperti dilansir dari
RMOL Jabar, Selasa (4/11).
Disamping itu, sistem PHE dan EP sudah terintegrasi. Jadi, jika satu terganggu maka semuanya akan bermasalah.
Pengamat ekonomi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang Banten, Dahnil Azhar Simanjuntak justru melihat seringkali pemerintah abai terhadap tata kelola ruang.
"Ini merupakan lemahnya birokrasi kita dalam melakukan tata kelola perencanaan dan perizinan," kritiknya.
Menurut hemat dia, pemerintah seyognya lebih memprioritaskan sektor strategis dalam negeri ketimbang melayani investor asing yang hanya menguntungkan negaranya. Pemerintah harus mengedepankan sektor migas yang telah ditetapkan sebagai sektor strategis nasional.
[wid/rmoljabar.com]
BERITA TERKAIT: