Padahal, berkali-kali pihak Istana Presiden memberikan penjelasan bahwa pemerintah tidak akan gegabah meratifikasi FCTC karena mempertimbangkan segala aspek kepentingan ekonomi maupun sosial masyarakat.
"Selain presiden, mayoritas kementerian terkait juga menolak aksesi FCTC seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, selain juga DPR," tegas anggota DPR, Abdul Kadir Karding, Rabu (7/5).
Karding mengingatkan, tidaklah etis seorang menteri yang diangkat presiden justru ingin melampaui kewenangan presiden.
"Saya mempertanyakan sikap ngotot Menkes untuk segera aksesi FCTC itu sebenarnya ada hidden agenda apa?," tanyanya.
Lagi pula, pemerintah juga tidak memaksa petani tembakau untuk beralih ke tanaman lain.
[wid]
BERITA TERKAIT: