"Jangan sampai salah langkah dan merugikan kepentingan bangsa. Jangan sampai, PGN masuk ke dalam lingkaran mafia yang dicurigai banyak pihak masih menguasai Pertamina," ujar dia kepada wartawan di Jakarta (Minggu, 22/12).
Dari pengalaman Marzuki ebih dari 20 tahun bekerja di BUMN, proposal akuisisi PGN oleh Pertamina kalau ditelaah secara jernih dan mendalam tidak menjawab permasalahan energi dan ekonomi nasional. Penting untuk dicatat bahwa, masalah energi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan berpengaruh terhadap perekonomian secara luas adalah masih tingginya impor minyak dan bahan bakar minyak (BBM). Ini terjadi karena produksi minyak terus menurun dan tidak adanya pembangunan kilang minyak baru sejak 1994 silam.
"Pengalaman saya selama di DPR, apa yang dijanjikan oleh BPMigas atau SKKMigas tentang besaran lifting minyak yang diasumsikan dalam setiap usulan RAPBN oleh Pemerintah, dalam kenyataannya tidak pernah dapat dicapai," kata Marzuki.
Saat ini, kata dia, untuk mengimpor minyak mentah dan BBM itu, Indonesia harus mengalirkan devisa sebesar 100 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,2 triliun ke luar negeri per hari. Sebagai net importer minyak, penurunan nilai tukar rupiah, tentu akan menaikkan beban subsidi BBM di APBN.
"Konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) adalah salah satu strategi yg bagus untuk ketahanan energi sekaligus mengurangi beban subsidi itu," kata Marzuki.
Indonesia kata Marzuki lagi, memiliki cadangan gas yang cukup besar. Namun belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan nasional karena sekitar setengahnya diekspor. Peningkatan pemanfaatan gas untuk dalam negeri ini harus ditekankan.
Meski demikian, melupakan minyak sebagai sumber energi juga tak bisa dilakukan. Karena itulah peningkatan produksi nasional mesti digenjot plus penambahan kilang-kilang minyak baru yang mengolah minyak menjadi BBM juga dilakukan. Agar konversi BBM ke BBG berjalan dengan baik, kata Marzuki, perlu kerjasama antar semua pihak, termasuk BUMN energi yaitu Pertamina dan PGN.
"Kisruh antara Pertamina dan PGN tentang siapa mengakuisisi siapa, sama sekali tidak relevan dalam konteks ketahanan energi nasional dan kestabilan perekonomian nasional," demikian Marzuki.
[dem]
Ketua DPR RI Marzuki Alie menilai rencana PT Pertamina mengakuisisi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan akuisisi Pertagas oleh PGN tidak menjawab permasalahan energi dan ekonomi nasional. Karena itulah, Marzuki Alie meminta agar Menteri BUMN Dahlan Iskan mengedepankan kepentingan ketahanan energi nasional dibandingkan pesanan kelompok tertentu terkait akusisi itu. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: