Status pengelolaan Blok Mahakam, Kalimantan Timur, masih belum jelas. Apakah akan diserahkan kepada PT Pertamina (Persero) atau ke perusahaan minyak dan gas (migas) asal Prancis Total E&P Indonesia yang belum mau melepas Blok tersebut.
Yang pasti, kontrak dengan Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation akan berakhir di 2017. Total sendiri sudah mengajukan proposal perpanjangan dengan melakukan komitmen investasi.
"Kami ingin menyampaikan petisi kepada pemerintah, yang penting agar Blok Mahakam dikelola oleh bangsa sendiri," kata Koordinator Gerakan Menegakkan Kedaulatan Negara (GMKN), Din Syamsuddin, usai acara sarasehan nasional bertema "Kembalikan Blok Mahakam Kepada Anak Bangsa" di gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/8).
Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah ini, sudah waktunya Blok Mahakam maupun blok-blok migas lain yang segera habis masa kontraknya dengan investor asing diambil alih pemerintah. Hal ini untuk menjamin kesejahteraan hidup masyarakat dari sumber daya alam, menjaga kemandirian bangsa dan ketahanan energi nasional, sebagaimana diamanatkan UUD 1945.
"Semuanya diserahkan kepada republik, dan dikelola oleh anak-anak bangsa sendiri. Toh, sumber daya manusia kita juga mampu," jelas Din.
Petisi yang disampaikan juga sebagai bentuk dukungan kepada Badan Usaha Milik Negara yang telah menyatakan keinginan dan kemampuan mengelola Blok Mahakam secara konsisten dan berulang-ulang empat tahun terakhir ini, yaitu Pertamina.
[ald]
BERITA TERKAIT: