Jero Wacik Akui Pembatasan BBM Subsidi Tidak Mempan

hal itu diungkapkan Menteri ESDM Jero Wacik. “Januari sam­pai Maret kuota sudah lewat sedikit. Lewat 6persen setiap bu­lannya,” cetus Wacik di kantor Ke­­men­terian Ko­or­dinator Per­eko­nomian di Jakarta, kemarin.

Dia mengakui, penyebab je­bol­nya kuota BBM karena pem­ba­tasan saat ini belum efektif. Peng­hematan yang dilakukan ti­dak berbanding dengan tinggi­nya per­tambahan kendaraan ber­­mo­tor. Selain itu, kesadaran ma­­sya­rakat untuk berhemat ma­sih rendah.  
“Kita harus jujur, orang Indo­nesia ini harus jujur, termasuk saya, kalau kelompok menengah itu kalau diajak menghemat su­sah. Beli AC (air conditioner) lima dinyalain semua. Di kantor AC nggak pernah dima­tiin. Buang listrik dan BBM. Jadi kalau nggak efektif? Ya memang berat, tapi itulah  negeri kita,” ke­luh po­litisi Demokrat ini.

Dia mengaku prihatin dengan jebolnya kuota BBM tersebut. Apa­lagi, yang menikmati sub­sidi tersebut, 77 persennya ka­langan menengah ke atas. Karena itu, pemerintah akan se­gera me­ngambil kebijakan untuk mene­kan pem­borosan itu.

Menu­rut Wacik, pemerintah kini tengah mengkaji kebijakan  yang ter­baik untuk mengatasi ma­salah tersebut.

Sekadar informasi,  pemerintah menyiapkan tiga opsi mengatasi tingginya subsidi BBM. Perta­ma, pembatasan. Kedua, menaik­kan harga BBM. Ketiga, meng­ko­laborasi opsi per­tama dan kedua.

Komite Eko­nomi Nasional (KEN) pernah meng­usulkan agar pemerin­tah melarang mobil pri­badi untuk menggunakan BBM subsidi. Ke­bijakan itu punya ri­siko paling ke­cil. Sebab, dam­paknya tidak menyebabkan in­flasi yang tinggi.

Soal usulan tersebut, Wakil Men­­teri ESDM Susilo Siswou­tomo menegaskan, pemerintah be­­lum mengambil keputusan apa-apa. Katanya, pemerintah ma­­sih mempertimbangkan seja­uh apa dampak yang akan ditim­bul­kan bila kendaraan pribadi di­larang memakai BBM subsidi.

BPH Migas Usulkan Kenaikan Harga

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Mi­gas) Andy Noorsaman Sommeng  menilai, tidak mudah melakukan pengendalian BBM subsidi bila sistem pendistribusiannya masih terbuka.

“Yang paling penting ke depan kalau kita masih mau menganut rezim subsidi, sistemnya harus ter­tutup. Dan harus ditunjang pe­rangkat teknologi. Jangan seperti sekarang, siapa pun bisa beli,” kata Andy.

Selain itu, perlu dilaku­kan upa­ya untuk memperkecil di­spa­ritas har­ga BBM subsidi dan non sub­sidi. Langkah ini, lan­jut­nya, un­tuk me­nekan penyele­wengan.

Dia yakin, bila disparitas harga kecil, maka spekulan akan ber­pi­kir 1.000 kali melakukan pe­nya­lahgunaan BBM bersubsidi.

Ketua Umum Himpunan Wira­­­swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana) Eri Purno­mo­hadi me­miliki pandangan se­rupa. Menu­rut­nya, selama ini disparitas har­ga yang lebar pe­nyebab BBM sub­sidi tidak jelas peruntukan­nya.

“Kalau harganya dinaikkan Rp 1.000 mungkin tidak akan terjadi pe­nyimpangan,” katanya.

Staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmasnzah mengata­kan, menaikkan harga BBM ber­subsidi merupakan opsi terakhir.

“Masih ada beberapa ruang peng­hematan yang bisa kita la­kukan,” katanya.

Presiden Susilo Bambang Yu­dhoyono (SBY) belum lama ini me­negaskan, tidak lama lagi akan keluar kebijakan baru untuk me­ngendalikan penggu­naan BBM bersubsidi.

“Ada sejumlah opsi dan se­jum­lah pilihan. Tapi belum tepat saya sampaikan sekarang karena kita akan masih matangkan da­lam satu, dua minggu ini,” kata SBY pekan lalu. [Harian Rakyat Merdeka]

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google