Pasokan Solar Di Daerah Kritis, Pertamina Ngeles

Jatah BBM Subsidi Dibatasi, Antrean Truk Mengular Di Wilayah Jawa Tengah

Rabu, 03 April 2013, 08:18 WIB
Pasokan Solar Di Daerah Kritis, Pertamina Ngeles
ilustrasi/ist
rmol news logo .Kelangkaan solar di beberapa daerah masih terjadi. Kondisi ini berdampak pada kegiatan logistik dan pengangkutan barang.

Berdasarkan pantauan Rak­yat Merdeka di beberapa wila­yah Jawa Tengah akhir pekan lalu masih ditemui antrean mobil, bus dan truk untuk membeli BBM subsidi jenis solar. Bahkan, di beberapa pom bensin tidak menjual solar karena stoknya habis.

Salah satu pom bensin yang keha­bisan solar adalah pom bensin yang berada di daerah Lempuyangan, Jawa Tengah. Di pom bensin ini solar subsidi sudah habis. Tio, petugas jaga me­ngatakan, pasokan solar belum datang. Kendati pihaknya menyediakan pertamina dex alias solar non subsidi tapi peminatnya minim karena harganya dua kali lipat harga solar subsidi.

“Kalau solar ada pasti langsung habis karena banyak truk dan mobil diesel yang cari dan itu pun harus antre,” katanya.

Bahkan, antrean truk yang ingin membeli solar banyak ditemui di pom bensin yang masih menjual solar.  Kelangkaan solar subsidi juga terjadi di pom bensin Pur­wokerto, Jawa Tengah. Karyawan pom bensin Waluyo mengatakan, hampir 24 jam pom bensin yang berada di tengah kota Purwokerto itu tak menjual solar. “Kami sempat tak menjual solar lebih dari 24 jam. Ya dihi­tung-hitung rugi, kami tak bisa menjual 8.000 liter solar,” kata Waluyo.

Ditanya kenapa kelangkaan solar terjadi, pria berkacamata itu menjawab karena adanya pemba­tasan solar dari Depot Pertamina Maos, Cilacap, Jawa Tengah.

Vice President Corporate Com­munication PT Pertamina Ali Mundakir mengatakan, perse­roaan tetap menyalurkan solar sesuai kuota yang ditetap­kan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kita sesuaikan dengan kuota dalam APBN. Tidak ada pem­batasan,” kilahnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurutnya,  kelangkaan yang terjadi karena peningkatan kon­sumsi. Padahal penyaluran tetap sesuai permintaan.

Anggota Komisi VII DPR Rofi’ Munawar mengatakan, ke­langkaan solar yang terjadi di wilayah Jawa Tengah dan Su­matera Utara karena penerapan Per­aturan Menteri (Permen) ESDM No 1 Nomor 2013 tentang pengendalian peng­gunaan bahan bakar minyak.

Menurutnya, program pengen­dalian BBM yang dijalankan pemerintah selama ini selalu ber­konsekuensi pada reaksi ekstrem di tingkat konsumen maupun distributor. Konsumen kehila­ngan pasokan seketika dan terjadi kepanikan, sedangkan di sisi penyalur melakukan pembatasan dengan dalih kuota tanpa so­sialisasi yang cukup kompre­hensif kepada masyarakat.

Rofi mengimbau pemerintah segera membangun strategi pe­ngendalian BBM yang dilakukan secara komprehensif baik dari sisi teknis maupun non teknis. Dari sisi teknis perlu adanya moni­toring secara berkala dan bersifat online, kemudian menyiapkan strategi bahan bakar alternatif yang terjangkau dan efisien.

Di sisi lain pengendalian harus dikomunikasikan pemerintah secara terukur dan terencana agar masyarakat dapat memahami dengan baik kebijakan tersebut.

Pengendalian BBM harus ber­sinergi dan berkoordinasi secara intensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, selama ini proses yang terjadi seringkali sangat sektoral.

“Ketika terjadi kelangkaan seperti saat ini yang terjadi adalah saling menyalahkan dan penye­lesaian reaktif. Jika ini tidak dilakukan kita akan menyaksikan kelangkaan sepanjang tahun di berbagai daerah.” tegas Rofi.

Rofi menambahkan, penuru­nan kuota solar secara sadar akan mempengaruhi mobilitas barang dan jasa, karena pergerakannya mengandalkan moda transportasi truk yang lebih banyak meng­gunakan solar.

Untuk diketahui, pemerintah menar­getkan program pengen­dalian BBM bersubsidi tahun 2013 untuk kendaraan dinas pemerintah, Pemda, BUMN dan BUMD di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi serta kendaraan barang roda lebih dari empat untuk sektor perkebunan, pertambangan, kehutanan dan kapal barang non perintis serta kapal non pelayaran rakyat.

Kuota solar subsidi tahun 2013 diwilayah Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarat yang  telah ditetapkan oleh BPH Migas sebesar 1.878.843 kilo­liter (kl), angka ini lebih rendah 4 persen dibandingkan kuota solar subsidi tahun 2012 sebesar 1.947.822 kl.

Sedangkan, kuota solar untuk Sumatera bagian utara tahun ini direncanakan turun 244.340 kiloliter menjadi 2.535.946 kiloliter dari 2012 yang masih 2.780.286 kiloliter. [Harian Rakyat Merdeka]


Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google

FOLLOW US

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.