Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Logistik Carmelita HarÂtoÂto mengatakan, selain perÂsoalan infrastruktur, penyebab melamÂbungnya biaya logistik diakibatÂkan tidak meratanya pemakaian bahan bakar minyak (BBM) subÂsidi di daerah.
Menurut dia, tidak semua transÂÂportasi logistik jalur darat menÂdapatkan BBM bersubsidi. Bahkan sebagian membeli BBM subsidi di pengecer pinggir jalan.
Karenanya, Carmelita meminÂta pemerintah menghilangkan BBM bersubsidi untuk para pelaku loÂgistik, khususnya keÂpada mobil pengantar barang.
“Kalau biaya logistik tinggi pasti akan menimbulkan harga jual yang tidak efisien. Belum lagi terjadi kerusakan barang di jalan,†katanya.
Guru Besar Bidang TransporÂtasi dan Logistik Universitas HaÂsanuddin (Unhas) Makassar M Yamin Jinca mengatakan, mahalÂnya biaya logistik dikarenakan tiga faktor yakni muatan, kapal, pelabuhan dan infrastruktur.
Kapal-kapal pengangÂÂkut logistik yang mayoritas telah berumur tua juga menjadi penyeÂbab mahalnya biaya logistik. “Kapal-kapal kita punya maÂsalah. KebaÂnyakan suÂdah tua. Artinya biaya untuk peÂmeÂÂlihaÂraaan sangat tinggi sekali. Itu yang menyebabkan biaya unÂtuk transÂfer barang menjadi maÂhal,†ucapnya.
Terkait investasi kapal, menuÂrut Yamin, tingginya harga kapal baru tidak sebanding dengan hasil atau pendapatan yang diterima oleh para pengusaha transportasi logistik.
Selain itu, akses laut yang mengalami banyak penÂdangÂkalan di beberapa pelabuhan di kota-kota besar seluruh InÂdoÂnesia telah membatasi jalur kapal. Pendangkalan tersebut menyeÂbabÂkan pelabuhan hanya bisa ditempati oleh kapal-kapal peÂngangkut berkapasitas kecil.
Belum selesai permasalahan di sekitar pelabuhan, masih ada juga masalah pada akses jalan raya yang menghubungkan kota tujuÂan dengan pelabuhan. MenuÂrut Yamin, permasalahan tersebut berawal dari kondisi geometrik jalan yang belum disesuaikan deÂngan teknologi akses jalan.
Ia menilai, hal itu karena belum adanya sinergi antara KementeÂrian Perhubungan (Kemenhub) sebagai pihak yang berwenang atas pelaÂbuhan dengan KemenÂterian PekerÂjaan Umum (Kemen PU) yang berwenang atas akses jalan raya.
Ketua Asosiasi Perusahaan BongÂkar Muat Indonesia (APBMI) Bambang Rakhwardi memÂperÂmasalahkan adanya keÂgiatan bongÂkar muat atau perceÂpatan arus baÂrang di setiap pelaÂbuhan yang berbeda. Hal itu membuat para pelaku usaha transportasi logistik tidak dapat bekerja maksimal.
“Saya dari asosiasi bongkar muat pengennya cepat. Tapi kareÂna infrastruktur dan di kontainer sendiri juga ada batasan, dari sisi perusahaan bongkar muat ada kendalanya,†kata Bambang.
Ketua Asosiasi Logistik ForÂwarder Indonesia (ALFI) IskanÂdar Zulkarnain menambahkan, salah satu faktor tingginya biaya logistik karena ekspansi anak perusahaan PT Pelindo II.
Menurut Iskandar, ekspansi Pelindo II mengancam eksistensi peruÂsahaan-perusahaan swasta. SeÂbab, BUMN itu menguasai dari hulu hingga hilir. “Ini membuat UKM otomatis gulur tikar,†kata Isakandar. [Harian Rakyat Merdeka]
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
BERITA TERKAIT: