Jatah Anggaran Rp 73 Triliun, Kemendikbud Rentan Disclaimer

Anggaran Kemendikbud di Anggaran Pendapatan dan Be­lanja Negara (APBN) senilai Rp 73,087 triliun untuk tahun 2013 sudah diketuk palu. Beberapa pi­hak mengkhawatirkan, ang­ga­ran pendidikan sebesar itu bisa ber­potensi mendapat rapor merah la­­gi. Pasalnya, manajemen pe­nge­­lolaan dana di Kemen­dikbud di­nilai masih buruk.

“Ibaratnya, disclaimer ini sudah akut terjadi di Kemen­dik­bud,” kata pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Suryadi di Jakarta, kemarin.

Ia menilai, Kemendikbud se­ba­gai pusat pengelolaan saja belum mengakomodir kebutuhan di la­pangan. Apalagi di tingkat p­e­merintah kota dan daerah dalam mengalokasikan dana untuk pe­nyerapan anggaran pendidikan.

Selama ini, menurut Suryadi, ada kesa­lahan yang belum di­sentuh untuk diperbaiki Kemen­dikbud. Yakni, ketidaksinkronan antara kebu­tu­han pemerintah dan lapangan.

“Sistem pengawasan penye­ra­pan anggaran mesti diperbaiki du­lu. Jika tidak, dampaknya bisa mempengaruhi kualitas pendi­dikan,” ujar Suryadi.

Anggota Komisi X DPR bi­dang Pendidikan Ahmad Zainud­din menilai, program pemerintah yang tidak direncanakan dikha­wa­tirkan bisa mendapat rapor merah. Ketika membahas ang­ga­ran di Komisi X DPR, katanya, besaran unit dari pos anggaran ber­ubah-ubah.

“Tidak pasti. U­n­tuk menetap­kan besar anggaran saja tidak fo­kus, berubah-ubah. Bagaimana efektivitas dan elek­ta­bilitasnya,” kritik politisiPKS itu.

Menurutnya, sidang pemba­ha­san anggaran sempat alot. Pa­sal­nya, keputusan anggaran Ke­men­dikbud tidak mengacu pada ke­putusan Komisi X DPR.

”Yang terpenting adalah bu­kan sekadar besaran anggaran, akan tetapi kemampuan daya se­rap ang­garan oleh pemerintah se­ha­rus­nya dilaksanakan secara op­timal,” kata Ahmad.

Selama ini, lanjutnya, Kemen­dik­bud belum mencapai hasil mak­simal dalam pencapaian tar­get dan program-programnya.

“Beberapa pro­gram jalan di tem­pat. Disinyalir, ada penyim­pa­ngan dalam pengandaan pro­yek tersebut,” ujarnya curiga.

Wakil Ketua Komisi X DPR  Utut Adiyanto mengatakan, ada sejumlah catatan yang sebe­nar­nya harus segera diperbaiki Ke­mendikbud. Pertama, angka pe­nyerapan rendah. Kedua, penga­daan proyek laboratorium di Uni­versitas Negeri harus dibenahi. Ketiga, sistem pendidikan yang didesak diubah dan ke­em­pat, Ujian Nasional (UN) seha­rus­nya bukan jadi penentu ke­lu­lusan.

“Itulah catatan penting yang mesti diperbaiki ke depan. Sis­tem pengelolaan program dan penga­wasan penyerapan ang­ga­ran Ke­mendikbud menjadi sa­lah satu penentu perbaikan pen­di­di­kan na­sional ke depan,” ucap Utut.

Menanggapi hal itu, Men­dik­bud Muhammad Nuh mengata­kan, ada beberapa ke­gia­tan pen­ting terganggu dalam pe­lak­sa­naannya pada tahun ini. Pa­salnya, anggaran itu tertahan di DPR hingga akhir tahun.   

Menurut Nuh, anggaran kru­sial yang diharapkan bisa di­cairkan pada Januari adalah ban­tuan-ban­tuan yang langsung ke­pada pe­serta didik.

“Kami siap menerima kritikan apapun selama ada alasan logis ter­kait itu. Kementerian sangat berharap, pada rapat akhir pem­ba­hasan anggaran bisa di­cair­kan,” harap Nuh.

Bekas Rektor Institut Tekno­lo­gi Sepuluh November (ITS) ini menjelaskan, dalam ang­garan kementeriannya tahun depan, terdapat tujuh pos ang­ga­ran yang mendesak untuk di­cair­kan da­nanya.

Ketujuh pos anggaran tersebut adalah beasiswa untuk pendi­dik­an dasar, menengah dan tinggi, bantuan operasional seko­lah (BOS), bantuan siswa miskin (BSM), beasiswa pendidikan ma­hasiswa berprestasi (bidik misi) di PTN, tunjangan profesi pe­ngajar, beasiswa guru untuk me­nye­le­sai­kan S1/D4, komu­nitas jejaring pen­didikan nasio­nal (Jar­diknas) ser­ta persiapan ujian Nasional (UN).

“Anggaran untuk pos-pos ter­sebut tergolong kategori ang­gar­an mendesak. Kami berharap ko­mitmen DPR untuk bisa men­cairkan di awal tahun depan,” ujar Nuh. [Harian Rakyat Merdeka]