Menpera Diminta Serius Bangun Rumah Murah

Buntutnya, pembangunan ru­­mah murah itu sulit direalisa­si­kan. Lambatnya PKO ini dikabar­kan karena Djan Faridz lebih disibukkan untuk mengurusi pro­yek peru­mahan dan aparte­men di bersama Gubernur DKI Jakarta Jokowi Widodo dan Wa­kilnya Basuki Tjahaja Purnama.

Ketua Umum Asosiasi Pe­ngem­bang Perumahan dan Per­mu­kiman Seluruh Indonesia (Aper­si) Eddy Ganefo menga­takan, putus­an Mahkamah Konstitusi (MK) yang mem­bo­lehkan rumah tipe 21 di­bangun belum bisa direali­sasikan, lan­taran PKO belum juga diteken oleh Menpera.

“Pemerintah terkesan meng­ham­bat pembangunan rumah tipe 21 karena PKO FLPP dengan bank pelaksana belum juga di­teken. Padahal, keberadaan ru­mah tersebut akan mendorong pa­sar properti lebih baik, ter­ma­suk menekan angka backlog ru­mah yang setiap tahun me­rang­kak naik,” ungkap Eddy kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Saat ini, kata Eddy, pihak bank pelaksana FLPP masih me­nung­gu tekenan PKO dari pemerintah untuk mengeluarkan penyediaan dana kredit untuk proyek rumah tipe 21. Jika tidak ada PKO, bank ogah mencairkan kredit tersebut.

“Kalau PKO tidak diteken ju­ga, Menpera dianggap melang­gar putusan MK. Pengembang dan masyarakat kecil berharap PKO ini bisa segera diteken se­hingga rumah tipe 21 bisa se­gera diba­ngun,” harap Eddy

Menurutnya,  Peraturan Men­teri Perumahan Rakyat (Per­men­pera) Nomor 27 tentang Pe­nga­daan Perumahan melalui kre­dit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera dan Permenpera Nomor 28 tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan pengadaan peru­ma­han melalui kredit/pembi­ayaan pemilikan rumah sejahtera de­ngan dukungan FLPP, belum bi­sa dijadikan legalitas oleh bank pe­laksana untuk mencairkan kredit, sebelum PKO diteken.

“Penerbitan Permenpera mes­tinya dibarengin PKO se­hingga pihak bank bisa segera me­nya­lurkan kreditnya dalam proyek rumah tipe 21 ini,” kata Eddy.

Deputi Bidang Pembiayaan Ke­menpera Sri Hartoyo me­ngatakan, masalah PKO tidak perlu diang­gap berlebihan. Me­nurutnya, jika mas­yarakat ingin mengambil rumah dengan tipe di bawah 36, bisa lang­sung datang ke bank dan meme­nuhi syarat adminis­trasi, sebagai­mana penyaluran KPR FLPP yang sudah ada.

“Ada atau tidaknya PKO nggak masalah. Yang penting bank pe­nyelenggara sudah ada fasilitas KPR FLPP. Tinggal da­tang dan teken dengan memba­wa per­sya­ratan, jadi nggak perlu repot-re­pot,” jelas Sri.

Ia pun meminta Apersi untuk tidak mempermasalahkan soal PKO. Pihaknya tidak ada niat menghambat putusan MK terkait batasan rumah di bawah tipe 36.

 â€Kami sangat menghormati putusan MK. Yang paling penting masyarakat mampu membeli rumah sesuai kemampuannya dan ketersediaan rumah bagi MBR tetap terpenuhi,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR bidang Perumahaan Mulyadi me­nambahkan, pemerintah, bank dan pengembang harus bersatu untuk memenuhi kebutu­han ru­mah bagi MBR yang layak, bu­kan hanya murah.

“Saya kira koordinasi harus di­­tingkatkan agar program peru­mahan bisa berjalan dengan baik dan rakyat bisa mendapat hunian yang layak dengan harga mu­rah,” pinta Mulyadi. [Harian Rakyat Merdeka]