500 Unit Rumah Wartawan Segera Dibangun Perumnas

Perum Perumnas juga ber­ha­rap dana Public Service Obli­ga­tion (PSO) bisa segera dise­tujui, supaya program peru­mahan un­tuk Masyarakat Ber­peng­ha­silan Rendah (MBR) bisa dipenuhi.

Direktur Utama Perum P­e­rum­nas Himawan Arief Sugoto me­nya­takan, untuk ta­hap per­tama proyek rumah akan di­ba­ngun di sektor 3, sebanyak 500 unit dari total 1.000 unit. Se­dangkan ta­hap dua, akan dibangun di sektor 4 dan 5.

“Pemba­ngunan diren­canakan mulai pada 7 No­vem­ber untuk tahap pertama di Bumi Per­mai, Parung Panjang,” kata Hima­wan saat dikontak Rakyat Mer­deka di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, rumah murah ini memiliki akses mudah dilalui dan dekat dengan stasiun Pa­rung. “Untuk akses sangat mu­dah karena dekat de­ngan sta­siun Parung Panjang,” terangnya.

Sedangkan untuk rumah tipe 45 dan 70, kata Himawan, di­per­­kirakan se­kitar Rp 100 juta per unit. “Pe­rum­nas akan mem­beri­kan dis­kon buat warta­wan,” ujar Hi­mawan tanpa me­nyebutkan be­rapa po­tongan har­ga yang akan diberikan.

Perumnas berharap, Ke­men­terian Perumahan Rakyat (Ke­menpera) bisa memberikan PSO, supaya harga rumah untuk war­tawan itu bisa ditekan lebih mu­rah dan ter­jangkau.

“Kami usahakan war­tawan mendapatkan harga yang ter­baik. Diharapkan ada kepastian dari pemerintah so­al dana PSO ini,” harap Hi­mawan.

Selain di Pa­rung Panjang, lan­jut Hi­ma­wan, Pe­rum­­nas juga telah me­nye­diakan lahan tam­bahan untuk rumah wartawan di wilayah Bekasi. Lahan itu milik peru­sahaan swasta yang me­rupakan mitra usaha Perumnas.

“Lahan di Bekasi ini sedang dalam peninjauan untuk pe­me­nuhan rumah bagi wartawan ke depan,” ungkapnya.

Himawan juga mengaku siap untuk membangun rumah di bawah tipe 36. Namun, ia be­­lum memastikan kapan hal itu bisa direalisasikan.

“Kami siap bangun mengingat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah membolehkan lagi pembangunan rumah di bawah tipe 36,” terangnya.

Deputi Bidang Perumahan For­mal Kemenpera Paul Mar­paung memastikan, rumah mu­rah buat wartawan akan direa­lisasikan tahun ini.

“Rencananya awal Novem­ber akan dimulai dibangun se­ba­nyak 525 unit pada sektor 3 di Parung Panjang,” kata Paul.

Sampai saat ini, tercatat se­ba­nyak 2.500 peminat yang sudah menyatakan untuk membeli, dan sebagian besar sudah me­nye­rah­kan salinan Kartu Tan­da Pen­duduk (KTP).

Terkait PSO di proyek rumah wartawan ini, Paul menga­takan, permohohonan subsidi itu be­lum disetujui DPR, Badan Pe­ren­ca­naan Pembangunan Na­sio­­nal (Ba­ppenas) maupun Ke­men­­te­rian Keuangan. Na­mun, ke­men­­­terian­nya akan terus mem­­per­juangkan PSO itu supa­ya bisa disetujui untuk meng­genjot prog­­­ram pe­rumahan.

Anggota Komisi V DPR bi­dang Perumahan Marwan Jafar berharap, pembangunan rumah wartawan bukan lagi sekadar janji. Tapi bagaimana rumah itu bisa segera direalisasikan.

“Kita akan terus mendorong Perumnas tidak hanya mem­bantu penyediaan rumah buat warta­wan saja, tetapi juga ka­langan lain harus disediakan,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR Mu­hidin Mohammad Said me­ng­ingatkan Kemenpera, agar prog­ram ini bukan lagi sekadar ren­cana dan berharap benar-benar bisa dibangun.

“Perumnas sebagai pengem­bang telah memastikan pem­ba­ngunannya kapan. Ke depan ti­dak ada alasan lagi untuk me­nunda bahkan dihentikan. Ke­menpera diminta untuk serius menggarap program tersebut, mengingat se­lama ini ke­ba­nya­kan program Kemenpera ha­nya sebagai pen­citraan,” kata Said.

Sebelumnya, program rumah murah di Citayam, Depok, Jawa Barat, batal dibangun. Pasalnya, Kemenpera tidak mampu mem­beli  lahan di daerah tersebut. Se­lain legalitas lahan tidak jel­as, harga tanah dengan nilai jual ob­jek pajak (NJOP) dinilai ter­lalu mahal.  [Harian Rakyat Merdeka]