Rawan Diselewengkan, Awasi Ketat Dana BOPTN Rp 1,5 T

Anggaran bantuan tersebut akan dialokasikan untuk me­ne­kan dan membantu biaya ope­ra­sional PTN, seperti biaya kuliah ma­hasiwa, gaji honorer, listrik, bi­a­­ya penelitian dan lainnya. Bahkan tahun depan, BOPTN akan dianggarkan dalam dua se­mester atau satu tahun sekaligus.

Pengamat pendidikan dari De­wan Pakar Komunitas Peduli Pendidikan (DPKPP) dari Uni­versitas Negeri Jakarta (UNJ) Rahmatullah menegaskan, pe­nga­wasan dana pendidikan ini perlu dilakukan dengan ketat, su­paya penyalurannya bisa te­pat sasaran. Termasuk penggu­na­an­nya di PTN yang diduga rawan di­selewengkan.

“Pengawasan harus dilakukan mulai dari internal PTN sampai induk penyaluran dana tersebut (Kemendikbud). Diduga kuat da­na BOPTN ini rawan disele­weng­kan. Seperti kasus penye­lewe­ngan pengadaan labora­to­rium di 16 PTN yang kini belum jelas ke­pastian hukumnya,” te­gas Rah­matullah saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.

Namun, dia me­nyam­but baik adanya anggaran BOPTN di PTN karena dana itu dapat me­nekan biaya operasional yang dibeban­kan kepada maha­sis­wa, sehingga biaya pendidikan ke depan akan lebih murah. Di tam­bah lagi, su­dah ada sejumlah PTN yang mem­bebaskan biaya Sum­bangan Pembangunan Pen­­­di­dikan (SPP), lantaran ada­nya bantuan subsidi pemerintah.

“Diharapkan dana BOPTN bi­­sa direalisasikan pada Okto­ber. Dana bantuan tersebut sa­ngat di­perlukan untuk mem­bantu ope­rasional kampus da­lam men­cetak lulusan yang ber­kualitas ke de­pan,” katanya.

Ketua Komisi X DPR bidang Pendidikan Agus Hermanto ber­janji akan mengawasi penyalur­an dana tersebut, termasuk peng­gu­naannya di sejumlah PTN. DPR memastikan dana bantuan ini tepat sasaran untuk mem­ban­tu bia­ya kuliah mahasiswa.

“Pengawasan akan dilakukan ber­sama Badan Pengawas Ke­ua­ngan (BPK) dan Badan Penga­wasan Keuangan dan Pemba­ngun­an (BPKP) sejauh mana pe­nyaluran dana itu dilakukan PTN. Jika ditemukan pelanggar­an, sank­si tegas akan diberikan tan­pa te­bang pilih,” tegas Agus.

Dia berharap, dana BOPTN bi­sa direalisasikan tahun ini, ka­rena dana tersebut sudah dima­suk­kan dalam Anggaran Pen­da­patan dan Belanja Negara (APBN).

“Saat ini kami menunggu Pe­ra­turan Pemerintah (PP) untuk melengkapi program tersebut, ter­masuk masalah sanksi jika ada tindakan penyelewengan dana BOPTN,” ungkap politisi Partai Demokrat ini.

Anggota Komisi X DPR Ah­mad Zainuddin juga meminta pemerintah segera menerbitkan PP soal BOPTN, agar dana ter­sebut bisa direalisasikan untuk meringankan beban biaya kuliah mahasiswa.

Anggota Komisi X DPR lain­nya, Roh­mani dari Fraksi PKS mengamini, pengaturan tentang biaya prodi dan bantuan dana BOPTN melalui Permen­dikbud tidak akan efektif, jika tidak di­barengi pem­berian sanksi tegas bagi PTN yang melanggar.

Pasalnya, PTN bisa saja tidak mengikuti aturan tersebut de­ngan alasan biaya ope­rasional yang di­tetapkan peme­rintah ti­dak men­cukupi.

“Saya kira pengaturan itu sulit berlaku efektif, jika tidak ada sanksi tegas bagi yang me­lang­gar,” kata Rohmani.

Karena itu, dia menekankan ke­­pada Mendikbud agar penga­turan biaya PTN disertai aturan dan sanksi. Jika pengaturan tidak disertai sanksi, Rohmani pe­simis­tis semangat menuju biaya pen­didikan murah dan ter­jang­kau dapat terwujud.

Dia juga menyarankan Per­men­­dikbud harus mengatur sa­tuan biaya prodi yang dibe­bankan kepada mahasiswa, se­hingga masyarakat punya ke­pas­tian be­saran biaya yang ha­rus dike­luarkan.

Menteri Pendidikan dan Ke­bu­­dayaan (Mendikbud) Mu­ham­mad Nuh berjanji, dalam waktu dekat anggaran BOPTN segera dicairkan.

“Pencairan BOPTN tinggal me­­nunggu pembahasan saja. Na­mun, saya pikir tidak perlu di­­kha­wa­tirkan karena sudah di­alo­ka­sikan dalam APBN ta­hun ini. Kami ber­usaha segera men­cair­kannya. Ka­lau bisa se­belum 12 Oktober bisa direa­lisasikan,” janji Nuh.

Nuh mengatakan, melalui ban­tuan operasional, PTN tak perlu lagi membebani mahasiswa de­ngan biaya pendidikan yang ma­hal. Hal ini yang membuat ran­ca­ngan biaya pendidikan tinggi ha­rus menjadi lebih murah dan ter­jangkau masyarakat mulai 2013.

“Surat Keputusan (SK) atau Peraturan Menteri (Permen) soal BOPTN sudah keluar dan selesai. Dana BOPTN ini merupakan ang­­garan masa tran­sisi yang dida­patkan dari APBN Peruba­han 2012. Besarannya mencapai Rp 1,5 triliun yang diberikan khu­sus untuk PTN,” janji Nuh.

“Dengan BOPTN, kami me­nargetkan segala urusan biaya pen­didikan bisa ditekan. Seka­rang ini biaya pendidikan seki­tar Rp 12 triliun. Kalau didu­kung BOPTN 30 persen atau sekitar Rp 4-5 triliun, berarti bia­ya pen­didik­an dapat turun kira-kira 10-20 persen. Otomatis bia­ya pendi­dikan di PTN bisa le­bih murah,” papar Nuh. [Harian Rakyat Merdeka]