Penyaluran Minim, Dana FLPP Rawan Penyimpangan

Dana subsidi perumahan juga didu­ga rawan penyimpangan. Di­sa­ran­kan, kinerja Menpera dieva­lua­si. De­sakan evaluasi ini sebagai upaya untuk menekan angka back­log rumah yang setiap tahun terus bertambah. Hal itu dikatakan Ke­tua Umum Asosiasi Pengem­bang Pe­rumahan dan Permukiman Se­luruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo di Jakarta, kemarin.

“Saya kira perlu ada evaluasi di tubuh Kemenpera, agar prog­ram perumahan bisa berjalan tepat sa­saran. Soalnya, dari se­kian prog­ram lanjutan dari men­teri sebe­lum­nya, belum satu pun yang direa­li­sasikan. Semua prog­ram malah direvisi ulang, termasuk penya­lur­an FLPP yang sulit meme­nuhi tar­get ta­hun ini,” jelas Eddy.

Dia menilai, penyerapan sub­sidi rumah melalui FLPP sulit me­­­­menuhi target pemerintah se­besar 133.000 unit pada tahun ini. Apalagi, sisa waktu hingga ak­hir tahun tinggal tiga bulan lagi.

“Untuk pencapaian target ti­dak akan lebih dari 50.000 unit ru­mah,” kata Eddy.

Menurut dia, Kemenpera perlu melakukan terobosan untuk men­dongkrak penyerapan FLPP dan membantu masyarakat, pengem­bang maupun bank pelaksana de­ngan mengizinkan FLPP untuk tipe di bawah 36 meter persegi (m2), bukan tipe 36 saja.

Saat ini, kata Eddy, penyerapan FLPP baru mencapai 20.000 le­bih. Hal itu dikarenakan kebi­jakan pemerintah tidak pro rak­yat. Mas­yarakat Berpenghasilan Ren­dah (MBR) dipaksa untuk mem­beli rumah tipe 36. Padahal, daya beli masyarakat masih minim.

Untuk itu, Apersi fokus meng­garap rumah di bawah 36 tanpa FLPP. Langkah itu dilakukan un­tuk mempercepat penyerapan rumah di bawah tipe 36 sebanyak 60 ribu unit pada 2012.

“Saat ini, ada sekitar 138 ribu stok rumah di bawah tipe 36 yang belum terjual. Diharapkan, ke­bijakan FLPP di bawah 36 bisa diberikan. Dengan begitu angka backlog rumah bisa ditekan secara bertahap,” ujar Eddy.

Anggota  Komisi V DPR bi­dang Perumahan Yoseph Umar­hadi  mengatakan, keberpihakan pemerintah dalam menyediakan tempat tinggal bagi MBR masih minim. Itu terlihat dari rendah­nya penyerapan anggaran tahun ini dan rendahnya political will Pe­merintah Daerah (Pemda) un­tuk merumahkan rakyat.

“Penyerapan anggaran tahun ini sangat rendah dan perlu ada evaluasi terhadap program pe­rumahan agar penyerapan bisa tepat sasaran,” tegasnya.

Anggota komisi V DPR Ris­wan Tony menambahkan, pe­merintah juga harus menjelaskan kemana penyaluran bunga FLPP selama ini. Selain itu, Djan juga diminta mengurangi pelesiran ke daerah-daerah, yang hanya se­kadar meneken Memorandum of Understanding (MOU) sana-sini tanpa ada realisasi yang jelas.

“Kami sudah mempertanyakan berkali-kali masalah bunga dana subsidi FLPP di 2011 ke pe­me­rintah, tetapi hingga kini belum ada laporan penyaluran bunga tersebut.  Anggaran sub­si­di ru­mah rawan penyimpangan, ka­rena itu menggunakan Ang­garan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” jelas Riswan.

Wakil Ketua Komisi V DPR Mu­hidin Mohammad Said me­nya­rankan, pemerintah mem­ba­ngun koordinasi yang baik an­tara pengembang dan per­bankan da­lam penyaluran FLPP.