Tak Tepat Sasaran, 25 Persen Subsidi BBM Masih Dinikmati Orang Kaya

Padahal, jika kebijakan pem­be­rian subsidi diberlakukan se­cara tegas, total anggaran sub­sidi yang jumlahnya mencapai Rp 200 tri­lun masih bisa di­per­sem­pit atau di­kurangi 25 persen.

“Total anggaran subsidi BBM yang mencapai lebih dari Rp 200 triliun itu sebenarnya memper­sem­pit ruang gerak anggaran pem­bangunan. Mestinya ditekan me­lalui sikap tegas pemerintah,” kata Sekjen Organization for Econo­mic Cooperation and De­­velop­ment (OECD) Angela Gurria saat Seminar OECD di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, berdasarkan hasil kajian OECD terhadap per­eko­nomian Indonesia, kebijakan pem­berian subsidi energi BBM dan listrik yang diberlakukan pe­­­me­rintah sejauh ini belum tepat sa­saran. Kebijakan itu ma­sih  me­nguntungkan orang kaya.

Tahun 2009, 40 persen subsidi BBM untuk rumah tangga masih dinikmati pemilik rumah tangga kaya. Sedangkan rumah tangga golongan miskin hanya 1 persen.

Padahal, subsidi energi di ne­gara ini diambil dari jatah ham­pir seperempat dari total budget jika menghitung rigiditas dalam bud­get, anggaran, gaji, pemba­yaran bunga utang dan berbagai la­yanan lainnya.

“Di mana ruang gerak untuk Menteri Keuangan menga­lo­ka­sikan dana bagi pertumbuhan seperti investasi,” ucap Gurria.

Menteri Keuangan Agus Mar­towardojo menyatakan, dana ra­tusan triliun rupiah yang diba­kar untuk BBM subsidi dan ti­dak tepat sasaran ini memang seha­rusnya direlokasi untuk memba­ngun infrastruktur.

“Kita tidak ingin masyarakat yang seharusnya tidak memakai subsidi itu memakai subsidi. Kita ingin supaya ditata lebih baik ka­rena yang bisa direalo­kasi ke tu­juan-tujuan yang lebih ber­kua­litas itu manfaatnya ba­nyak se­kali,” kata Agus. [Harian Rakyat Merdeka]