Meragukan, Pemilik Waralaba Lego 80 Persen Produk Lokal

Ketua Komisi Tetap Waralaba dan Lisensi Kadin Indonesia Amir Karamoy mengatakan, rata-rata waralaba mengaku memilih menggunakan atau menjual pro­duk dalam negeri selama kebu­tuhannya tersedia.

“Waralaba ritel di bidang ma­kanan misalnya, hanya menggu­nakan produk impor yang tidak ada di Indo­ne­sia. Itu pun kom­posisinya kecil, antara 5-10 per­sen terhadap total bahan baku,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Sebagai informasi, Kemen­te­rian Perdagangan (Kemendag) berencana menerbitkan revisi atu­ran mengenai Penyelengga­raan Waralaba. Revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permen­dag) Nomor 31Tahun 2008 itu akan men­cantumkan mengenai ke­waji­ban menjual produk lokal se­besar 80 persen dan produk asing 20 persen.

Amir mengungkapkan, klausul komposisi barang 80 persen dan 20 persen bukan hal baru, karena banyak pewaralaba yang sudah memprioritaskan menjual atau meng­gunakan produk lokal.

“Se­bagian pewaralaba merupa­kan pengusaha kelas kecil dan me­ne­ngah, sehingga dalam peng­gu­naan bahan bakunya cende­rung memi­lih barang lokal. Be­gitupun dengan waralaba toko mo­   dern,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, selain me­nge­nai komposisi produk lokal dan asing, draf revisi Permendag tersebut juga akan mengatur me­ngenai kewajiban mengaudit la­poran keuangan oleh akuntan pub­­lik. Menurut Amir, ketentuan audit laporan keuangan itu akan berjalan efektif apabila pemerin­tah mampu menawarkan insentif kepada pengusaha.

“Misalnya pewaralaba lebih mudah mengakses pinjaman ke bank. Untuk perusahaan yang sudah melantai di bursa, aturan audit tidak menjadi masalah. Na­mun bagi UKM (Usaha Kecil Menengah), tentunya memberat­kan,” jelas Amir.

Dikatakan, apabila pemerin­tah tidak menawarkan insentif, di­kha­watirkan akan memukul mi­nat pe­ngu­saha mewarala­ba­kan usa­ha­­nya. Pengusaha bisa sa­ja me­milih bentuk bisnis lain­nya se­perti kemitraan untuk meng­­­­hin­dari kewajiban me­mpu­bli­ka­si­kan laporan ke­uangannya.

Dirjen Perdagangan Dalam Ne­geri Kemendag Gu­naryo me­nga­takan, Kemendag akan me­nertib­kan jenis waralaba melalui Per­mendag No 31 Tahun 2008 ten­tang Penyelenggaraan Wara­laba yang sedang direvisi. Ia meng­­­ha­rapkan revisi dapat sele­sai dalam waktu satu hingga dua pekan ke depan. “Pengaturan ter­sebut me­ngenai semua jenis wara­laba, terutama kaitannya dengan tata cara pen­daftaran dan persya­ratan umum yang harus di­lakukan atau dipe­nuhi oleh pem­beri atau pe­nerima wara­laba,” jelas Gunaryo.

Menurut Gunaryo, hal per­tama yang diprioritaskan adalah me­nge­nai fungsi pembi­naan bahwa pemberi waralaba harus teregis­trasi dari Kemendag. Baik wara­laba dari dalam negeri maupun luar negeri.  [Harian Rakyat Merdeka]