153 Investor Tertarik Bangun Smelter Minerba

“Investor itu berasal dari China, Hong Kong, Singapura dan Korea,” ujar Hidayat di sela-sela acara buka bersama di rumah di­nasnya, Senin (30/7) malam.

Menurutnya, Pemerintah Je­pang masih complain soal pe­nerapan pelarangan ekspor bahan men­tah mineral oleh pemerintah. Pa­salnya, industri pengolahan mereka mengalami kekurangan pasokan bahan baku.

Nah, minggu depan, dirinya akan berbicara dalam Jakarta Ja­pan Club untuk menjelaskan kebijakan hilirisasi pemerintah.

Hidayat menegaskan, peme­rintah ingin industri pengolahan Jepang direlokasikan ke dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah. Namun, dia juga yakin, Jepang tidak akan berani mela­porkan masalah ini ke World Trade Organization (WTO). “Su­dah saatnya investasi mereka dipin­dahkan ke Indonesia,” imbuh menteri dari Golkar itu.

Ia mencontohkan, Singapura akan bekerja sama dengan Pe­merintah Sumatera Selatan untuk membangun smelter atau indus­tri pengolahan biji besi dengan nilai investasi 400 juta dolar AS.

“Kita harus sudahi mengimpor bahan mentah secara besar-be­saran,” tegasnya.

Hidayat mengatakan, berdasar­kan keputusan Presiden, industri hilirisasi mineral diserahkan ke­pada Kementerian Perindus­trian. Namun, pihaknya tetap be­kerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mine­ral (ESDM) karena yang mem­pun­yai bahan bakunya.

Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengatakan, saat ini pengajuan pembangunan smelter terus melonjak. “Seka­rang sudah banyak yang mau ba­ngun smelter. Perusahaan asing kerja sama dengan perusahaan Indonesia,” katanya.

Menurut Thamrin, pengajuan pembangunan smelter meru­pa­kan salah satu persyaratan peru­sahaan tambang pemilik Izin Usaha Per­tambangan (IUP) diper­bo­leh­kan memperoleh surat per­izinan eks­por (SPE) mineral men­tah dari Kementerian Perdagangan.

Dia mengatakan, saat ini sudah ada 36 perusahaan pemilik IUP yang diberi SPE oleh Kemen­te­rian Perdagangan. Perusahaan ter­sebut sebelumnya telah men­dapat rekomendasi dari Ke­men­terian ESDM lantaran telah lolos persyaratan clear and clean.

Thamrin menyatakan, per­sya­ratan clear and clean tersebut meliputi beberapa aspek, yakni perizinan yang tidak tumpang tin­dih, memiliki prosedur pene­li­tian, eksplorasi dan eksploitasi, memiliki studi kelayakan secara teknis, ekonomis, lingkungan dan aspek administratif, yaitu mem­bayar keuangan kepada negara.

“Perusahaan dibolehkan meng­ekspor dengan kuota tertentu kalau persyaratan itu bisa dipe­nuhi. Kalau tidak lolos, berarti yang disebut good mining pratice tidak dilakukan,” jelasnya. [Harian Rakyat Merdeka]