Mendikbud Tuntut PTN Tak Lakukan Pungli Lagi

itu adalah janji yang dilontarkan Mendikbud. Apakah ke­bijakan itu mem­buat pendidikan, teruta­ma di pergu­ruan tinggi negeri (PTN) menjadi murah?

Menja­wab pertanyaan itu, Men­teri Nuh mengatakan, se­bagian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor oleh seluruh PTN tiap tahun akan dikem­balikan ke PTN lagi.

Dari total setoran PTN ke ne­gara senilai Rp 12 triliun, kata­nya, sebesar Rp 3-4 triliun akan di­manfaatkan untuk keperluan pe­ngembangan kampus seperti pem­­bangunan gedung, biaya ri­set maupun beasiswa bagi dosen.

“Jika ini sudah diberlakukan, maka tak akan ada lagi pungut­an yang dibebankan kepada ma­ha­siswa lagi,” jelas Nuh di Ja­karta, kemarin.

Pembiayaan non-SPP ini se­benarnya berawal dari pem­ber­lakuan sistem SPP tunggal. SPP tunggal, kata Nuh me­rupakan SPP yang dibebankan kepada ma­hasiswa hanya satu kali da­lam se­tahun jika pakai sistem SPP tung­gal ini. Dari hitungan itu, dipisah­kan lagi antara kewa­jiban pe­merintah dan masyarakat.

Nuh mengklaim, dana BO PTN yang akan diterima bisa melebihi biaya yang dibutuhkan kampus. Dari BO PTN itu saja, katanya, beberapa PTN terkejut karena ma­­sih ada dana yang berlebih, seperti Universitas Indonesia (UI) yang mendapat Rp 100 mi­liar dan Universitas Trunojoyo Madura mendapat Rp 15 miliar.

Mendikbud sudah mu­lai meng­­­gulirkan BO PTN Rp 1,5 triliun kepada PTN yang mem­bu­ka jalur mandiri yang memu­ngut biaya ke mahasiswa, tiap PTN pun menda­pat sekitar Rp 200 - Rp 300 juta. BO PTN akan digulirkan kepada 92 PTN yang sudah memiliki dasar hu­kum yang jelas seperti tercantum dalam Undang-Un­dang Pen­di­dikan Tinggi (UU PT).

“Kalau pun masih ada pu­ngutan kepada calon mahasiswa di PTN selain SPP awal, itu terjadi karena subsidi pemerintah ke PTN selama ini masih rendah. Mau tidak mau, kampus harus mengambil iuran dari ma­sya­rakat,” ujar Nuh.

Selain itu, Kemendikbud juga berencana menetapkan biaya studi yang akan dibe­ban­kan ke­pada calon ma­ha­siswa, sehing­ga besaran biaya kuliah tidak la­gi ditentukan oleh pihak PTN.

“Seperti program studi arsitek, biaya SPP hanya Rp 1,5 juta un­tuk wilayah tertentu, PTN tidak boleh menetapkan biaya lebih dari angka ini,” katanya.

Pihak Kemendikbud pun akan segera menyebarluaskan stan­da­risasi tersebut sebelum tahun aja­ran baru dimulai kepada PTN, agar masyarakat dapat meng­ukur kemampuannya. Bahkan, pih­ak­nya tidak akan segan untuk me­motong subsidi tersebut, jika ada PTN yang keluar dari pla­fon SPP yang telah ditentukan.

Pengamat pen­di­dikan dari Perguruan Taman Siswa Darma­ningtyas menilai, kebijakan pe­merintah soal BO PTN itu tak akan begitu saja membuat PTN menjadi murah.

Menurutnya, biaya pendidikan di perguruan tinggi saat ini masih mahal. Se­karang banyak anak dari ke­luarga miskin yang sudah keder atau takut duluan saat mendengar bahwa belajar di PTN itu butuh biaya hingga puluhan juta rupiah.

“Jangankan mendaftar, ber­mim­pi untuk mendaftar ke PTN pun mereka tidak berani,” ucap Dar­maningtyas.

Mahalnya biaya pen­di­dikan, ter­utama di PTN, lan­jutnya, gara-gara urusan pendidikan diserah­kan ke­pada pasar. Jika hal itu di­biarkan, akan berdampak pada masa depan banyak anak bang­sa dari ka­langan tidak mampu.

Koordinator Divisi Monitoring Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri me­nilai, sekalipun biaya kuliah se­ma­kin murah, pemerintah se­ha­rus­nya bisa menggratiskan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri.

“Masih besar dana Ang­garan Pendapatan dan Belanja Ne­gara (APBN) yang dikorupsi se­hingga mengurangi dana yang se­ha­rus­nya diberikan bagi­ per­gu­ruan tinggi untuk membiayai ope­ra­sional,” kata Febri.

Untuk itu, ICW meminta  se­tiap PTN yang mendapat biaya operasional mesti terbuka dan transparan dalam penggunaan dana tersebut. Tak ada lagi pe­luang bagi pihak-pihak tertentu untuk menyalahgunakannya.

Anggota Komisi X DPR Ra­ihan Iskandar mengharapkan, setiap PTN tidak me­nya­lah­gu­nakan dana BO. Pasalnya, pa­yung hukumnya sudah jelas yang mengatur akuntabilitas dan trans­paransi penggunaan dana BO.

Undang-Undang Perguruan Ting­gi (UU PT) yang telah disah­kan pekan lalu, kata Raihan, sudah mengatur bagaimana pe­nga­wa­san­nya. “Jika terjadi pe­nya­lah­gunaan dana, PTN diberi sanksi  berupa penghentian dana BO hingga mencopot izinn­ya,” kata Raihan. [Harian Rakyat Merdeka]