Sistem Outsourcing Bikin Pegawai BUMN Malas

Hal ini disampaikan Dahlan terkait peringatan Hari Buruh Sedunia yang menuntut peng­hapusan sistem outsourcing.

Dahlan mengatakan, BUMN yang memiliki karyawan dengan jumlah besar ternyata masih mem­pekerjakan karyawan kon­trak. Ironisnya, karyawan kon­trak tersebut diserahi pekerjaan-pekerjaan yang penting.

Ditambahkan, pekerjaan karya­wan kontrak juga biasanya lebih be­rat dibanding pegawai BUMN. Aki­batnya, ada perasaan ketidakadilan.

Dahlan mengaku, kondisi ini akhirnya menjadi isu ketidak­adi­lan karena banyak karyawan tetap BUMN dan karyawan kontrak dengan tugas yang sama, namun penghasilan beda.

“Kalau saya mempekerjakan karyawan kontrak, maka tugas uta­ma tidak boleh diserahkan kepada tenaga outsource,” ungkapnya.

Sementara Menteri Tenaga Kerja dan Trans­migrasi (Menakertrans) Mu­haimin Iskandar sepakat untuk menghapuskan ataupun membatasi penggunaan tenaga outsource di Indonesia. Menurut Muhaimin, sistem tersebut di Indonesia terbukti telah me­nyeng­sarakan para pekerja atau buruh.

Sebelumnya, Ketua Bidang Infor­masi dan Hubungan Masya­rakat, Asosiasi Outsourcing In­donesia Reza Maspaitella di salah satu situs internet mengatakan, sebelum perusahaan menggu­nakan jasa tenaga kerja outsourcing atau alih daya, sebaiknya peru­sahaan harus memiliki keje­lasan dari fokus bisnis usahanya.

Terkait banyaknya perusahaan jasa tenaga kerja outsourcing yang tidak bertanggungjawab terhadap pengelolaan pekerja, Reza mengusulkan agar peru­sahaan tersebut dilakukan stan­darisasi sehingga perusahaan pengelola tenaga kerja outsourcing menjadi profesional.

Sebelumnya, Mahkamah Kon­stitusi (MK) memutuskan, ke­tidak­pastian pekerja dengan sistem kontrak, termasuk outsourcing telah melanggar kon­stitusi. Putusan ini dinilai mem­beri dampak positif pada peme­nuhan hak-hak buruh. [Harian  Rakyat Merdeka]