Perintahkan Swasta Berhemat, Menteri ESDM Takut Dipolitisir

RMOL.Pemerintah meminta kepada masyarakat dari kalangan mampu malu membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

“Malu sedikitlah, orang yang sudah mampu kalau masih beli BBM bersubsidi, saya dulu waktu jadi pengusaha malu beli BBM bersubsidi,” cetus Menteri ESDM Jero Wacik di Jakarta, kemarin.

Dia berpendapat, harusnya har­ga BBM subsidi naik di tengah tingginya harga minyak dunia, dan juga karena selama ini 77 persen jatah BBM subsidi malah dinikmati kalangan mampu. Namun, pemerintah tidak bisa meya­kinkan DPR. “Saya kalah yakinkan DPR,” ucapnya.

Menurut Wacik, tingginya harga minyak dunia dan kon­sumsi BBM subsidi membuat ang­garan subsidi mem­bengkak. Pemerintah juga sudah me­lakukan survei yang hasilnya me­nyebutkan 51,35 persen pe­milik mobil pribadi lebih memilih harga BBM dinaikkan jadi Rp 6.000 per liter. “Sebanyak 51,3 persen pemilik kendaraan pelat hitam maunya naik saja, tapi se­muanya gagal. Lupakanlah dulu naikkan harga BBM, yang ter­penting saat ini adalah bagaimana kita ber­hemat,” ujarnya.

Wacik pun meminta kepada pe­ngusaha swasta ikut mendukung pro­gram penghematan energi. “Ka­lau dirutnya yang minta he­mat, keluarkan surat edaran pasti karyawannya mau, tapi kalau Menteri ESDM yang minta nanti dipolitisir, masa menteri perintah-perintah swasta,” ungkapnya.

Sementara Menteri Perencanaan Pem­ba­ngunan Nasional/Kepala Bap­penas Armida Alisjahbana me­nga­­takan, masalah penge­lolaan energi akan jadi fokus per­hatian pemerintah karena ber­dampak pada anggaran be­lanja modal untuk pembiayaan  infrastruktur.

“Kalau subsidi energi begitu saja naik, kalau tepat sasaran tidak me­ngapa. Tapi ini keba­nyakan tidak tepat sasaran, ke­napa kita harus mensubsidi orang yang seharusnya tidak disubsidi,” ujarnya.

Kondisi itu, diakui, me­nyulitkan pemerintah untuk menambah alokasi belanja modal pada 2013 yang hanya bertambah Rp 32 triliun dari alokasi dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja)- Perubahan 2012 sebesar Rp 168 triliun. Bandingkan angka tersebut dengan alokasi subsidi energi yang selalu meningkat setiap tahun. Hingga akhir tahun biaya subsidi ditetapkan Rp 225 triliun.

“Bayangkan untuk (anggaran belanja modal) infrastruktur dari 2012 ke 2013 naik Rp 32 triliun, itu dengan susah payah. Per­ma­salahan energi harus mulai diselesaikan tahun ini, sehingga beban subsidinya bisa lebih rasional,” kata Armida. [Harian Rakyat Merdeka]