Kabarnya Nyaris Tak Terdengar, Proyek Rusunawa Gagal Total

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Trang­handa pesimis proyek tersebut terus berjalan. Ia menilai, proyek rusunawa maupun rusunami (rumah susun milik) ini boleh dibilang sebagai proyek gagal.

Menurut dia, progress proyek itu tidak begitu terdengar lagi. Bahkan, program 1.000 tower rusunami yang menggandeng pengembang swasta pun meng­hadapi banyak kendala, terutama kesiapan dari pemerintah daerah setempat.

Ketidaksesuaian kebijakan pe­merintah pusat dan pemerintah daerah membuat pengembang menjadi bingung. Alhasil, proyek rusunami yang tadinya dipe­r­untukkan bagi masyarakat ber­penghasilan rendah (MBR) de­ngan harga Rp 144 juta pun mem­bidik pangsa pasar menengah.

Apalagi, menurut Ali, program hunian vertikal sewa seharusnya segera dilaksanakan, mengingat kebutuhan tersebut lebih tepat di­bandingkan rusunami. Peme­rin­tah seharusnya lebih mem­fo­kus­kan diri untuk penyediaan hu­nian vertikal sewa. Pasalnya, da­ya beli masyarakat semakin ber­kurang membeli rumah hunian.

Yang menjadi masalah, ka­ta­nya, dana pemerintah saat ini ter­batas membangun hunian ver­tikal tersebut. Jadi, perlu aturan yang mengharuskan pengem­bang mem­beri subsidi dalam pemba­ngunan rusun untuk MBR tanpa harus merugi.

“Kontribusi pengembang apar­­temen menengah atas untuk mem­­bangun rusunami subsidi harus digalakan untuk menghin­dari ke­senjangan sosial ma­sya­rakat per­kotaan,” tambahnya.

Terkait dampak kenaikan har­ga bahan bakar minyak (BBM) yang mulai diberlakukan April depan, Ali mengatakan, bi­aya pem­bangunan rusunawa ba­kal me­ningkat. Pasalnya, be­be­rapa ba­han baku bangunan ikut me­rang­kak naik.

“Sebenarnya, kenaikan ini ju­ga tidak begitu masalah. Yang paling penting adalah bagaimana proyek rusunawa ini sampai ke sasa­ran­nya dulu,” katanya.

Anggota Komisi V DPR Yudi Widiana Adia me­nolak usulan ke­naikan harga rumah bersubsidi yang diusulkan Kemenpera. Me­nurutnya, usulan kenaikan harga rumah bersubsidi baik tapak mau­­pun rusun yang mencapai 45 per­sen dinilai tidak relevan me­ng­ingat sampai saat ini belum ada keputusan kenaikan harga BBM.

Menurut dia, terlalu dini untuk mengusulkan kenaikan harga rumah bersubsidi karena sampai saat ini kenaikan harga BBM juga belum disetujui dan masih diba­has di DPR.Tapi pertanyaannya, me­ngapa pemerintah sudah me­ma­tok kenaikan harga rumah?

“Kami jelas menolak usulan kenaikan ini mengingat sampai saat ini belum ada keputusan me­­ngenai kenaikan harga BBM,” kata Yudi kepada Rak­yat Mer­de­ka, kemarin.

Seperti diberitakan sebe­lum­nya, Kemenpera telah menga­ju­kan usulan kenaikan harga rumah bersubsidi sebesar 45 persen ke­pada Kementerian Keuangan. Pe­merintah beralasan, kenaikan har­ga rumah itumengacu pada tingkat inflasi dari tahun 2007-2012 dan estimasi kenaikan harga BBM.

Kemenpera mematok harga mak­simum rumah sejahtera su­sun bersubsidi diusulkan naik dari Rp 144 juta menjadi Rp 190 juta.  Sedangkan harga rusun se­jah­tera menjadi Rp 209 juta per unit.

Anggota Badan Anggaran DPR ini mengaku khawatir kenaikan tersebut justru akan me­ning­kat­kan kekurangan (back­log) rumah dan tidak tercapainya target pe­me­rintah dalam pemenuhan hak mas­yarakat berpenghasilan ren­dah (MBR) dalam mem­per­oleh rumah yang layak seba­gai­mana diama­natkan dalam UUD 1945.

Dengan kenaikan harga rumah sub­sidi, katanya, otomatis harga ru­sun subsidi sama dengan harga rusun komersial dan kian tidak ter­jangkau MBR. “Backlog akan peru­ma­han makin besar karena MBR tidak mampu membeli rumah de­ngan harga se­tinggi itu,” kata Yudi.

Nada optimis justru diung­kap­kan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz. Ia me­nga­ku pembangunan 1.000 tower rusunami akan selesai tepat wak­tu. “Dengan kenaikan harga BBM, kebutuhan rumah yang dekat dengan tempat kerja, semakin besar satu dan lain hal untuk menghemat biaya transport. Jus­tru ini akan menggairahkan pem­bangunan rusunami di kota Ja­karta,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin. [Harian Rakyat Merdeka]