Antisipasi Kenaikan Harga BBM Menteri Nuh Siapkan Rp 11,2T

Dana tambahan pendidikan di Kemendikbud dimaksudkan un­tuk menambah biaya beasiswa siswa miskin dari Rp 6 juta men­jadi Rp 14 juta tiap siswa, tambahan biaya opera­sional sekolah dan tambahan bi­aya beasiswa Pergu­ruan Tinggi (PT) lewat program Bidik Misi.

“Kemendikbud juga me­nam­bah 10 ribu beasiswa Bidik Misi untuk PTN dan mulai tahun ini, ada 2.000 beasiswa ‘Bidik Misi’ untuk PTS,” kata Nuh di Jakarta, Jumat (16/3).

Kebijakan ini, menurutnya, di­tempuh agar tidak ada lagi siswa dari keluarga miskin yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat faktor ekono­mi. Tambahan dana pendidikan khusus digu­nakan untuk penam­ba­han subsidi siswa miskin dan daerah ter­pencil, terluar dan ter­tinggal. Kuota untuk program Bidik Misi bagi mahasiswa mis­kin yang kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) tahun ini men­capai 40 ribu mahasiswa atau bertambah 10 ribu dari tahun lalu.

Terkait dana tambahan pen­didikan, Rektor Institut Tek­no­logi Bandung (ITB) Akh­ma­loka menambahkan, mahasiswa ITB bisa memahami kebijakan pe­me­rintah soal rencana ke­nai­kan har­ga BBM.

“Saya yakin pemerintah sudah memikirkan dampaknya. Mudah-mudahan, semua mengerti baik. Keputusan ini sesuatu yang sulit dijalani, tapi ya kita harus mele­watinya,” kata Akhmaloka kepa­da Rakyat Mer­deka, kemarin.

Ang­gota Komisi X DPR Ahmad Zainuddin mengusulkan agar ban­tuan subsidi siswa miskin ke de­pan lebih ditu­jukan ke­­pada pening­katan mutu pendidikan.

Dia mengkhawatirkan, bantu­an kepa­da siswa miskin dari Ke­men­dik­bud bisa tumpang tindih de­ngan program kementerian lain­nya. Misalnya, bantuan di bidang ke­sehatan dan sosial yang dibe­rikan kepada masya­rakat miskin seba­gai kompensasi ke­naikan harga BBM.

“Peningkatan program tersebut tidak selalu membutuhkan ang­garan yang besar. Pemerintah perlu melakukan penghematan anggaran,” ujar kepada Rak­yat Merdeka.

Ia mencontohkan, program subsidi pemerintah seharusnya ditujukan langsung. Misalnya, penghapusan biaya tes masuk pendidikan tinggi atau pe­me­rintah benar-benar serius mener­tibkan atau menghapus segala jenis pungutan di sekolah.

Kememdikbud diharapkan tidak perlu menambah ang­ga­ran.Untuk itu, ia mendesak Ko­misi X DPR dan Kemendikbud benar-benar mengkaji setiap prog­ram yang diajukan dalam Ang­garan Pendapatan Belanja Ne­gara Perubahan (APBNP) sebelum di­se­pakati sebagai suatu kebijakan.

“Kita menginginkan ada kebi­jakan yang disusun baik dan juga terintegrasi antar kementerian agar program-program yang di­gulirkan  pemerintah tepat guna, tepat sasaran dan ada kordinasi antar kementerian,” tegasnya.

Wakil Rektor Bidang Aka­de­mik dan Kemahasiswaan Ins­titut Teknologi Sepuluh No­vem­ber (ITS) Herman Sasongko berpen­dapat, subsidi BBM yang diha­pus seha­rusnya berdampak lang­sung bagi kebutuhan masyara­kat, ter­utama di sektor pendidikan.

“Subsidi BBM yang dihi­lang­kan seharusnya mampu ditun­juk­kan pemerintah lewat prog­ram riil. Anggarannya jangan sampai bocor lagi. Misalnya, un­tuk bea­sis­wa agar orang bisa sekolah sampai tuntas, berobat gratis dan ada standar upah mini­mum regional,” saran Herman.

Selama ini, menurutnya,  jum­lah siswa miskin yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke pergu­ruan tinggi tetap tinggi, sehingga kebijakan riil untuk mengatasi masalah pendidikan masih se­tengah hati. [Harian Rakyat Merdeka]