Menteri Perencanaan PemÂbaÂngunan Nasional/ Kepala Badan PeÂrencanaan Pembangunan NaÂsional (PPN/Bappenas) Armida Alisjahbana mengaku, belum biÂsa mengatakan target inflasi taÂhun ini apakah masih di angka 7 persen atau di bawahnya setelah rencana kenaikan TDL dibatalkan.
“Ini inflasi masih di Panja (PaÂnitia Kerja DPR) saya tidak ingin mendahului,†kata Armida di Jakarta, kemarin.
Namun, diakuinya, penunÂdaÂan kenaikan TDL tidak akan berÂpeÂngaruh banyak kepada peÂnuÂrunan inflasi. Sebab, sedari awal keÂnaikÂan TDL di-setting bertaÂhap 3 persen selama tiga kali.
Menteri Koperasi dan Usaha KeÂcil Menengah (UKM) SyaÂrief HaÂsan mendukung peÂnunÂdaan keÂnaikan TDL secara berÂsamaan dengan BBM tahun ini.
“Kami minta kenaikan harga BBM tidak sekaÂligus dengan keÂÂnaikan TDL kaÂrena akan memberatkan UKM,†ujarnya.
Menurutnya, kenaikan harga BBM tidak akan memÂberikan damÂpak besar bagi UKM. Dia meÂngaku sudah melaÂkukan kajiÂan terhadap kenaikan itu. Untuk meÂngantisipasinya, piÂhaknya akan meningkatkan peÂlatihan dan pemÂberdayaan UKM agar bisa meÂningÂkatkan daya saing.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero WaÂcik mengatakan, penundaan keÂnaikan TDL disebabkan pemeÂrintah tidak ingin membebani rakÂÂyat kecil. Apalagi pemerintah juÂga akan menaikkan harga BBM.
Namun, Kementerian KeÂuaÂngan (Kemenkeu) berangÂgaÂpan, ditundanya kenaikan TDL dan tidak disetujuinya penambahan subÂsidi sebesar Rp 43 triliun akan mengancam operasi pembangkit tenaga listrik milik PLN.
Untuk diketahui, DPR hanya meÂnyetujui penambahan subsidi lisÂtrik Rp 24,52 triliun dari usuaÂlan Rp 43 triliun dalam AngÂgarÂan PenÂdapatan dan Belanja NeÂgara PeruÂÂbahan (APBNP). Ini berarti subÂÂsidi listrik naik dari Rp 40,45 triliun pada APBN 2012 menjadi Rp 64,97 triliun dalam APBN-P 2012.
Menkeu Agus Martowardojo meÂngatakan, dengan subsidi yang hanya Rp 64,97 triliun, diÂkhaÂwaÂtirÂkan pembangkit lisÂtrik PLN yang menggunakan BBM teranÂcam tidak beroperasi mengingat harga minyak dunia terus melonjak.
Sebenarnya, kata Agus, keÂnaikÂan harga minyak dunia bisa diÂtekan PLN jika anggaran pemÂbelian gas Rp 8,28 triliun untuk meÂnyikapi penurunan pasokan gas yang semula 372,5 Triliun BriÂtish Thermal Units (TBTU) menjadi 351,5 TBTU disetujui DPR.
“Tapi dari hasil Komisi VII DPR tambahan tersebut tidak diÂseÂtujui. Padahal dengan mengÂgunakan gas, biaya operasi PLN bisa ditekan,†ujar bekas Dirut Bank Mandiri itu, kemarin.
Dia juga berharap, beberapa proyek pembangkit listrik PLN dapat segera terselesaikan mulai dari pembangkit listrik di Jakarta dan Sumatera serta penyelesaian proyek 10.000 Mega Watt.(MW).
Dirut PLN Nur PaÂmudji meÂngaÂÂtakan, ditundanya keÂnaikan TDL akan membuat PLN mengeÂtatkan angÂÂgarannya. Itu juga akan berÂdamÂpak pada berkurangnya investasi.
“Secara jangka panjang begitu (akan menganggu investaÂsi). PaÂda 2000, PLN tidak ada marÂjin. Saat itu kita tidak bisa invesÂtaÂsi, dua sampai tiga tahun kemuÂdian ada pemadaman listrik,†ujarnya
Nur menjelaskan, memang peÂmadaman tidak akan sering terÂjadi tahun ini, namun dalam jangÂka mendatang.
Terkait molornya proyek 10 ribu megawatt yang berdampak pada membekaknya anggaran subsidi yang diajukan ke DPR, Pamudji mengatakan, itu diseÂbabkan kontraktornya berÂasal daÂri China. “Memang itu perbedaan antara kontraktor China dengan Jepang. Kalau Jepang on time,†akunya. [Harian Rakyat Merdeka]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: