Pembangunan kota baru ini butuh nilai investasi yang besar dan infrastruktur yang kuat. Bekas anggota Dewan Perwakilan DaÂerah (DPD) asal DKI Jakarta ini mengemukakan, pembangunan kota baru tersebut mengacu pada rencana pengembangan enam koÂridor ekonomi Master Plan PeÂrÂcepatan dan Perluasan PengemÂbaÂngan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
“Kami turut mendorong pemÂbaÂngunan kota-kota baru di 24 lokasi yang mengacu pada renÂcana pengembangan enam koriÂdor ekonomi MP3EI yang telah dicanangkan pemerintah bebeÂrapa waktu lalu,†ujar Djan saat membuka Rapat Koordinasi PeÂngembangan Kota Baru Dalam Mendukung Pengembangan PeÂruÂmahan dan Kawasan PermuÂkiman di Jakarta, Selasa (6/12).
Djan menjelaskan, kota metÂropolitan dan kota besar di InÂdoÂnesia umumnya berkembang saÂngat cepat. Perkembangan kota yang cepat bisa berdampak pada penurunan kapasitas daya duÂkung kota, seperti permukiman kuÂmuh semakin luas, kualitas lingÂkungan menurun, berpotensi banjir dan kemacetan lalulintas.
Menurut dia, perkembangan kota yang pesat juga membuat lahan untuk perumahan semakin langka dan harga lahan yang seÂmakin mahal. Kondisi seperti itu bisa mempersulit masyarakat berÂpenghasilan rendah (MBR) untuk memperoleh dan menemÂpati ruÂmah yang layak huni.
Karena itu, lanjutnya, dipeÂrÂluÂkan upaya untuk mengurangi teÂkanan perkembangan ke kota-kota yang telah padat guna meÂngemÂbangkan pusat-pusat permukiman baru di daerah pinggiran kota.
“Pengembangan kota-kota baru dalam mendukung MP3EI seharusnya direncanakan dalam bentuk kota mandiri. Yaitu kota yang dilengkapi tempat untuk bekerja agar jumlah komuter daÂpat dikurangi. Tekanan perÂkemÂbangan ke kota-kota utama juga berkurang,†imbuhnya.
Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kemenpera Hazaddin Tende Sitepu menyatakan, piÂhaknya telah menjalin kerja saÂma dengan para pengembang yang tergabung dalam Real Estate InÂdonesia (REI) untuk mengemÂbangkan kota-kota baru.
Penandatanganan perjanjian kerja sama pada tanggal 17 Juni 2011 disepakati bahwa peÂmeÂrintah dan DPP REI akan meÂngemÂbangkan sekitar 10 kota baru dan menyusul 14 kota baru lainnya.
“Kerja sama ini akan diwuÂjudkan pertama kali lewat pemÂbaÂngunan kota baru Maja yang berada di wilayah barat JaboÂdeÂtabek dan terletak di antara ProÂvinsi Banten dan Jawa Barat,†terangnya.
Untuk mempercepat pemÂbaÂngunan kota-kota baru terÂsebut, pemerintah melalui Kemenpera, BapÂpenas, Kemdagri dan KeÂmenÂterian PU akan memberikan duÂkuÂngan antara lain penyusunan reÂguÂlasi dan program pengemÂbangan kota baru, pembangunan inÂfraÂstruktur publik, fasilitasi bantuan studi pengembangan dan bantuan teknis penyusunan master plan.
Pemerintah akan mengucurkan subsidi pembiayaan perumahan lewat fasilitas likuiditas pemÂbiaÂyaan perumahan (FLPP), keriÂngaÂnan PPn dan PPh untuk pemÂbaÂngunan rumah sederhana. Selain itu, Kemenpera akan melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemeÂrintah provinsi dan Kabupaten/kota untuk kemudahan perizinan dan bantuan program.
“Kami berharap Pemda dan paÂra pengembang di daerah dapat segera melakukan koordinasi di wilayahnya masing-masing unÂtuk menyusun konsep awal peÂngemÂbangan kota baru. Setelah konsep dasar rampung, Pemda harus segera mengÂkoÂorÂdiÂnaÂsiÂkanÂnya ke KeÂmenpera untuk daÂpat seÂgeÂra difaÂsilitasi,†kata Tende. [Harian Rakyat Merdeka]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: