Gubernur BI Ngaku Indonesia Rentan Inflasi

“(Karenanya) perlu ada sinergi kebijakan yang komperhensif untuk mengendalikan inflasi ini. Sinergitas tersebut harus meliputi kebijakan ekonomi makro dan mikro, kebijakan moneter, keuangan negara (fiskal) serta kebijakan sektoral dan kewilayahan,” kata Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution, saat Rapat Kerja dengan Komisi XI dengan agenda pembahasan asumsi Makro dalam RUU APBN 2011.

Sejak tahun 2005, sebut Darmin Bank Indonesia bersama pemerintah telah membentuk Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI). Tim yang beranggotakan BI, Kemenkeu, Menkoperekonomian, Bapennas, Kemendag, Kementan, Kemenhub, KemenESDM, dan Kemenakertrans itu sebagai upaya koordinatif yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dalam mengendalikan inflasi. Di level teknis, TPI melakukan pertemuan rutin bulanan dengan agenda melakukan pembahasan terhadap hasil monitoring perkembangan inflasi dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya.

"Jika penyebabnya terkait dengan masalah moneter, maka respon kebijakan moneter oleh BI. Atau jika penyebab inflasi dari faktor di luar maka respon kebijakan tentunya memerlukan dukungan dari pemerintah," sebutnya.

Tidak saja di tingkatan pusat, pemerintah daerah juga ikut dilibatkan. koordinasi dan sinergi kebijakan dengan daerah perlu ada karena inflasi daerah punya peran strategis terhadap inflasi nasional. Misalnya tercermin pada besarnya bobot sumbangan inflasi daerah (di luar DKI Jakarta) yang mencapai sekitar 77 persen dari bobot inflasi daerah.

Upaya menurunkan ekspektasi inflasi masyarakat tidak bisa diatasi hanya dengan kebijakan moneter BI. Tetapi juga terkait dengan keberhasilan menjaga kestabilan harga. “Kewenangan kebijakan moneter yang dapat ditempuh BI lebih terkait dalam upaya mengendalikan tekanan yang berasal dari sisi permintaan (demand management) saja. Sementara wewenag pemerintah adalah lebih pada upaya pengelolaan di sisi penawaran termasuk perannya dalam menjaga kestabilan harga yang berasal dari volatile food dan administered prices,” pungkas orang yang sejak 1 September kemarin menjadi nomor satu di BI itu. [guh]