Berita

Menteri LHK Siti Nurbaya/Net

Nusantara

Pemerintah Hentikan Tambang Ilegal Di Seputaran Ibu Kota Baru

KAMIS, 16 JANUARI 2020 | 07:00 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Maraknya  tambang ilegal  di seputaran wilayah ibu kota baru,  
menjadi perhatian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

Setidaknya ada enam tambang illegal yang aktif di sekitaran Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan yang berbatasan dengan wilayah ibu kota baru, serta beberapa di Penajam Paser Utara .
Siti menyebut pemerintah akan menghentikan aktivitas tambang ilegal tersebut.


"Kalau ilegal enggak boleh dong diterusin, apalagi di wilayah ibu kota negara," kata Siti usai rapat pemindahan ibu kota di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/1).

Aktivitas penambangan ilegal selama ini kerap dilakukan oleh warga setempat. Pemerintah akan mencari solusi agar masyarakat setempat memiliki mata pencaharian baru.

Siti menyebut terdapat 1.350 lubang bekas tambang yang ada di wilayah ibu kota baru dan sekitarnya.

Ia bersama pemerintah daerah setempat turun ke lapangan untuk memantau dan memastikan lubang galian bekas tambang tersebut ditutup kembali. Menurutnya, perusahaan yang melakukan penambangan wajib menutup kembali lubang bekas tambang itu.

"Harusnya Pemda, dinas tambang mengikuti. Dinas ESDM mengikuti dan seharusnya sebagai stakeholder tertinggi kementerian melakukan pembinaan,"  ujar Siti.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan pembangunan ibu kota baru di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tidak akan merusak lingkungan wilayah itu maupun wilayah sekitarnya.

"Kami memiliki kewajiban untuk justru memperbaiki dari lingkungan yang kurang baik menjadi baik, hutan yang rusak menjadi hutan yang kami rehabilitasi, yang kami perbaiki," kata Jokowi dalam rapat terbatas.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya