Berita

Global

Mengenal Lebih Dekat Paradise Papers

SENIN, 06 NOVEMBER 2017 | 11:49 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Jutaan dokumen mengenai bagaimana orang super kaya dan sejumlah tokoh elit dunia, termasuk petinggi negara secara diam-diam menginvestasikan sejumlah besar uang mereka ke luar negeri bocor ke publik baru-baru ini. Kebocoran dokumen ini disebut sebagai Paradise Papers.

Merujuk pada The Guardian, Paradise Papers mengacu pada bocoran 13.4 juta file di mana sebagian besar dokumen, yakni 6.8 juta dokumen  berhubungan dengan biro hukum dan perusahaan penyedia layanan yang beroperasi bersama di 10 wilayah hukum dengan nama Appleby. Tahun lalu, lengan "fidusia" dari bisnis itu menjadi subjek pembelian manajemen dan sekarang disebut Estera.

Ada juga rincian dari 19 pendaftar perusahaan yang dikelola oleh pemerintah di yurisdiksi rahasia, Antigua dan Barbuda, Aruba, Bahama, Barbados, Bermuda, Kepulauan Cayman, Kepulauan Cook, Dominika, Grenada, Labuan, Lebanon, Malta, Kepulauan Marshall, St Kitts dan Nevis, St Lucia, St Vincent, Samoa, Trinidad dan Tobago, dan Vanuatu. Dokumen ini mencakup periode 1950-1906.


Dokumen tersebut pertama kali bocor dan diperoleh oleh surat kabar Jerman Süddeutsche Zeitung, yang juga menerima Paparan Panama tahun lalu. Süddeutsche Zeitung berbagi materi dengan International Consortium of Investigative Journalists, sebuah organisasi berbasis di AS yang mengkoordinasikan kolaborasi global. Süddeutsche Zeitung tidak akan mengubar sumber dokumen tersebut.

Materi dokumen yang diperoleh itu dianalisa oleh 96 mitra media dengan melibatkan 381 wartawan dari 67 negara.

Dokumen-dokumen yang bocor berfokus bukan hanya pada perusahaan, tapi juga individu, termasuk kepala negara. Sederet perusahaan multinasional terbesar di dunia mengalami kebocoran, termasuk Apple, Nike dan Facebook. Sedangkan individu yang disebutkan dalam dokumen tersebut melibatkan sederet orang terkaya di dunia, mulai dari Ratu Inggris hingga bintang komedi dan tokoh politik sejumlah negara.

File-file tersebut menetapkan berbagai cara di mana perusahaan dan individu dapat menghindari pajak dengan menggunakan struktur buatan. Skema ini legal jika dijalankan dengan benar. Tapi banyak yang tampaknya tidak. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya