Pangeran Mohammed bin Salman/Reuters
Penangkapan belasan pangeran Saudi termasuk Pangeran Alwaleed bin Talal akhir pekan kemarin diklaim merupakan bagian dari kasus korupsi.
Merujuk pada keterangan resmi Kementerian Komunikasi Saudi seperti dimuat Vox, penangkapan ini merupakan bentuk kampanye anti-korupsi baru yang diprakarsai oleh Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud.
Komite Anti-korupsi yang dipimpin Putra Mahkota Mohammed bin Salman memiliki hak untuk menyelidiki, menangkap, melarang perjalanan, atau membekukan aset siapa pun yang dianggap melakukan korupsi.
Dalam keterangan yang sama disebutkan bahwa langkah itu adalah agenda reformasi aktif yang bertujuan untuk mengatasi masalah terus-menerus yang telah menghambat usaha pembangunan di Kerajaan dalam beberapa dekade terakhir.
Penangkapan belasan pangeran Saudi, termasuk Pangeran Alwaleed yang menyedot perhatian dunia dipandang oleh sejumlah pengamat sebagai sebagai sebuah bentuk upaya pembersihan dan juga permainan kekuatan.
"Ini adalah tindakan konsentrasi kekuasaan terakhir di Saudi," kata kepala riset ekuitas global di Exotix Capital, Hasnain Malik seperti dimuat
CNBC.
"Belum pernah terjadi sebelumnya dan kontroversial seperti ini, pemusnahan ini mungkin juga merupakan syarat penting untuk mendorong agenda penghematan dan transformasi (yang diperjuangan oleh Putra Mahkota)," sambungnya.
Hal itu terutama berkaitan dengan sosok Putra Mahkota, Pangeran Mohammed bin Salman. Ia dipandang sebagai "pemain kekuatan kunci" di belakang raja dan seorang pembaharu dengan standar Saudi.
Konsolidasi kekuatan Mohammed bin Salman jauh melesat. Ia telah memimpin Kementerian Pertahanan Saudi sejak tahun 2015, dan awal tahun ini ia mengambil alih Kementerian Keamanan Internal. Ia pun memperkenalkan sebuah rencana ambisius untuk mengalihkan ekonomi Saudi dari ketergantungan minyak dengan membuka keran investasi lebih banyak. Ia pun mengambil peran utama dalam kebijakan luar negeri dan sosial Arab Saudi saat ini.
John Defterios, Editor Emerging Markets
CNN yang telah meliput Arab Saudi sejak tahun 1990an, mengatakan bahwa "penyapuan" tersebut merupakan bagian dari perombakan "puncak ke bawah" Putra Mahkota.
"Dari keseluruhan rencana Vision 2030 (yang dicanangkan Putra Mahkota), untuk reformasi sosial dengan wanita yang mengemudi, dan seperti yang kita lihat sekarang sebagai kaki ketiga, dorongan agresif untuk membasmi korupsi," katanya seperti dimuat
CNN.
Defterios mengatakan bahwa telah lama ada kekhawatiran tentang korupsi di Arab Saudi.
"Koreksi harga minyak telah mengubah permainan mereka tidak mampu untuk melakukan bisnis seperti biasa seperti yang mereka lakukan selama 20 tahun terakhir," katanya.
"Itulah alasan mengapa mereka ingin melakukan diversifikasi ekonomi dan juga melakukan upaya berani untuk membasmi korupsi," jelasnya.
Sementara itu, Fawaz Gerges, Guru Besar Hubungan Internasional di London School of Economics, mengatakan bahwa dunia menyaksikan "kelahiran orde baru di Arab Saudi."
"Putra Mahkota Mohammed bin Salman tidak hanya mengkonsolidasikan kekuatannya tapi juga meletakkan visinya untuk kerajaan tersebut dan menerapkan visinya," katanya.
"Banyak orang dalam dua atau tiga tahun terakhir telah meremehkan kemampuan putra mahkota Mohammed bin Salman, tidak hanya untuk mengkonsolidasikan kekuatannya tapi juga untuk struktur negara dan ekonomi," sambungnya.
"Segala sesuatu yang telah terjadi pada tahun lalu di Arab Saudi mengatakan kepada saya bahwa Mohammed bin Salman, menerapkan gagasannya dan tidak hanya menindaklanjuti tokoh oposisi namun berusaha mencegahnya, seperti yang dia katakan beberapa hari yang lalu, pendarahan ekonomi dan migrasi sumber daya dari Arab Saudi ke negara lain," tambahnya
"Arab Saudi sedang mengalami transisi besar dan besar. Butuh beberapa saat agar tatanan baru ini menjadi mapan dan jelas," tutupnya seperti dimuat
CNN.
[mel]
