Berita

Niqab/Net

Dunia

Aturan Netral Agama, Niqab Dilarang Di Pelayanan Publik Quebec

KAMIS, 19 OKTOBER 2017 | 09:54 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Provinsi Quebec, Kanada mengeluarkan Undang-undang Netralitas agama pekan ini.

Termasuk dalam UU tersebut adalah aturan untuk melarang orang mengenakan penutup wajah saat memberi atau menerima layanan publik.

Dengan demikian, wanita yang mengenakan burqa atau niqab sekarang harus menunjukkan wajah mereka saat menerima layanan pemerintah.


Birokrat, petugas polisi, guru, dan sopir bus, serta dokter, bidan, dan dokter gigi yang bekerja di rumah sakit dan pusat kesehatan yang didanai publik, tidak boleh menutup wajah mereka.

UU baru tersebut diloloskan oleh Majelis Nasional Quebec dengan hasil voting 66:51.

Selain itu, dalam UU yang sama juga dihentikan layanan pendidikan agama di penitipan anak yang disubsidi oleh provinsi.

Aturan tersebut tidak secara khusus menyebut Muslim ataupun Islam. Pasalnya, pemerintah Qubec mengatakan bahwa aturan itu mencakup semua jenis penutup wajah dan tidak dimaksudkan untuk menargetkan umat Islam.

Namun undang-undang baru tersebut akan mempengaruhi wanita Muslim yang mengenakan jilbab ketika harus mengakses layanan pemerintah, baik naik bus atau menggunakan perpustakaan, atau mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Demikian seperti dimuat BBC. [mel]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya