Berita

Mahasiswa Muslim di Jakarta menuntut pelarangan kelompok komunis pada tahun 1965/Net

Dunia

AS Tahu Detail Pembantaian Politik 1965

RABU, 18 OKTOBER 2017 | 09:39 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Amerika Serikat mengetahui secara terperinci soal pembantaian politik anti-PKI yang terjadi di Indonesia antara tahun 1965 dan 1966.

Hal itu terlihat dalam dokumen-dokumen lama yang dirilis oleh Pusat Deklasifikasi Nasional (NDC) Amerika Serikat, sebuah divisi dari Administrasi Arsip dan Catatan Nasional (NARA) Amerika Serikat baru-baru ini. Lebih banyak dokumen, termasuk file CIA, diperkirakan akan dirilis akhir tahun ini.

Sebanyak 39 dokumen yang sebelumnya diklasifikasikan berasal dari kumpulan file, catatan harian dan memo dari kedutaan AS di Jakarta selama periode 1964-1968 dirilis baru-baru ini, lima dekade setelah kejadian tersebut.  


Sejumlah dokumen tersebut antara lain adalah telegram tertanggal 28 Desember 1965, menurut salah seorang staf kedutaan AS di Jawa Timur, korban dibawa keluar dari daerah-daerah sebelum terbunuh dan mayat dikuburkan daripada dibuang ke sungai.

Telegram tersebut mengatakan bahwa tahanan yang dicurigai sebagai komunis juga dikirim ke warga sipil untuk dibantai.

Dokumen lain yang dikumpulkan oleh sekretaris pertama kedutaan AS tersebut, tertanggal 17 Desember 1965, berisi daftar terperinci dari para pemimpin komunis di seluruh negeri dan apakah mereka telah ditangkap atau dibunuh.

Catatan kabel Amerika Serikat juga menyinggung soal keterlibatan kelompok agama dalam kejadian tersebut.

Kabel tertanggal Desember 1965 dari konsulat AS di Medan di Sumatra mengatakan bahwa para pengkhotbah Muhammadiyah mengatakan kepada orang-orang bahwa ini adalah kewajiban religius untuk membunuh komunis yang dicurigai. Mereka adalah orang kafir terendah, penumpahan darahnya sebanding dengan pembunuhan ayam. Begitu bunyi laporan tersebut.

Kabel AS mengatakan bahwa ini ditafsirkan sebagai lisensi luas untuk membunuh.

Telegram lain mencatat bahwa orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengan Partai Komunis dibunuh oleh kelompok pemuda Nahdlatul Ulama karena perseteruan pribadi.

Periode 1965-1966 merupakan momen sejarah paling menyakitkan di mana ratusan ribu nyawa melayang. Itu adalah salah satu pembantaian terburuk abad ke-20, namun, pada saat itu, Washington bersikap tetap diam.

Brad Simpson, pendiri dan direktur proyek dokumentasi Indonesia dan Timor Leste, mendorong dirilisnya file tersebut

"Dokumen-dokumen ini menunjukkan dengan sangat rinci bagaimana pejabat AS mengetahui berapa banyak orang yang terbunuh," kata Simpson seperti dimuat BBC.

Sementara itu peneliti Human Rights Watch Andreas Harsono mengatakan bahwa penelitiannya yang ekstensif tidak menemukan komentar publik dari pemerintah AS pada saat pembantaian tersebut terjadi.

Simpson mengatakan bahwa ada ketertarikan publik terhadap Indonesia untuk mengetahui kebenaran setelah bertahun-tahun propaganda anti-komunisme.

"Orang Indonesia sekarang bisa membaca sendiri dan belajar tentang kejadian penting ini dalam sejarah Indonesia sebagai bagian dari perjuangan keadilan dan pertanggungjawaban yang lebih besar," katanya. [mel]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya