Mahasiswa Muslim di Jakarta menuntut pelarangan kelompok komunis pada tahun 1965/Net
Amerika Serikat mengetahui secara terperinci soal pembantaian politik anti-PKI yang terjadi di Indonesia antara tahun 1965 dan 1966.
Hal itu terlihat dalam dokumen-dokumen lama yang dirilis oleh Pusat Deklasifikasi Nasional (NDC) Amerika Serikat, sebuah divisi dari Administrasi Arsip dan Catatan Nasional (NARA) Amerika Serikat baru-baru ini. Lebih banyak dokumen, termasuk file CIA, diperkirakan akan dirilis akhir tahun ini.
Sebanyak 39 dokumen yang sebelumnya diklasifikasikan berasal dari kumpulan file, catatan harian dan memo dari kedutaan AS di Jakarta selama periode 1964-1968 dirilis baru-baru ini, lima dekade setelah kejadian tersebut.
Sejumlah dokumen tersebut antara lain adalah telegram tertanggal 28 Desember 1965, menurut salah seorang staf kedutaan AS di Jawa Timur, korban dibawa keluar dari daerah-daerah sebelum terbunuh dan mayat dikuburkan daripada dibuang ke sungai.
Telegram tersebut mengatakan bahwa tahanan yang dicurigai sebagai komunis juga dikirim ke warga sipil untuk dibantai.
Dokumen lain yang dikumpulkan oleh sekretaris pertama kedutaan AS tersebut, tertanggal 17 Desember 1965, berisi daftar terperinci dari para pemimpin komunis di seluruh negeri dan apakah mereka telah ditangkap atau dibunuh.
Catatan kabel Amerika Serikat juga menyinggung soal keterlibatan kelompok agama dalam kejadian tersebut.
Kabel tertanggal Desember 1965 dari konsulat AS di Medan di Sumatra mengatakan bahwa para pengkhotbah Muhammadiyah mengatakan kepada orang-orang bahwa ini adalah kewajiban religius untuk membunuh komunis yang dicurigai. Mereka adalah orang kafir terendah, penumpahan darahnya sebanding dengan pembunuhan ayam. Begitu bunyi laporan tersebut.
Kabel AS mengatakan bahwa ini ditafsirkan sebagai lisensi luas untuk membunuh.
Telegram lain mencatat bahwa orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengan Partai Komunis dibunuh oleh kelompok pemuda Nahdlatul Ulama karena perseteruan pribadi.
Periode 1965-1966 merupakan momen sejarah paling menyakitkan di mana ratusan ribu nyawa melayang. Itu adalah salah satu pembantaian terburuk abad ke-20, namun, pada saat itu, Washington bersikap tetap diam.
Brad Simpson, pendiri dan direktur proyek dokumentasi Indonesia dan Timor Leste, mendorong dirilisnya file tersebut
"Dokumen-dokumen ini menunjukkan dengan sangat rinci bagaimana pejabat AS mengetahui berapa banyak orang yang terbunuh," kata Simpson seperti dimuat
BBC.
Sementara itu peneliti Human Rights Watch Andreas Harsono mengatakan bahwa penelitiannya yang ekstensif tidak menemukan komentar publik dari pemerintah AS pada saat pembantaian tersebut terjadi.
Simpson mengatakan bahwa ada ketertarikan publik terhadap Indonesia untuk mengetahui kebenaran setelah bertahun-tahun propaganda anti-komunisme.
"Orang Indonesia sekarang bisa membaca sendiri dan belajar tentang kejadian penting ini dalam sejarah Indonesia sebagai bagian dari perjuangan keadilan dan pertanggungjawaban yang lebih besar," katanya.
[mel]
