Berita

Catalunya/Net

Global

Ultimatum Baru Spanyol Untuk Catalunya Berlaku Tiga Hari

SENIN, 16 OKTOBER 2017 | 20:12 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Spanyol mengeluarkan ultimatum baru bagi Catalunya untuk mengklarifikasi posisinya mengenai kemerdekaan, dengan memperingatkan bahwa Madrid akan menguasai wilayah otonom jika pemimpin regional Carles Puigdemont gagal menghentikan tawaran pemisahan diri pada hari Kamis pekan ini.

Berbicara kepada wartawan pada hari Senin (16/10), Wakil Perdana Menteri Soraya Saenz de Santamaria mengatakan bahwa Puigdemont memiliki waktu sampai pukul 10:00 pagi pada hari Kamis untuk "kembali ke legalitas" dan membuat niatnya jelas.

Ultimatum baru datang tak lama setelah Catalunya melewatkan batas waktu Senin untuk mengklarifikasi apakah akan terpisah dari daratan Spanyol sebagai hasil referendum kontroversial yang diadakan di wilayah tersebut pada 1 Oktober atau tidak.


"Pemerintah menyesalkan bahwa presiden pemerintah Catalunya telah memutuskan untuk tidak menanggapi permintaan pemerintah," tambahnya.

"Puigdemont masih memiliki kesempatan untuk mulai menyelesaikan situasi ini. Dia harus menjawab 'ya' atau 'tidak' pada deklarasi tersebut," lanjutnya seperti dimuat Press TV.

Ia lebih jauh memperingatkan bahwa Spanyol akan diizinkan, berdasarkan Pasal 155 Konstitusi, untuk mengambil bagian dari pemerintahan sendiri Catalunya jika Barcelona menolak untuk mengklarifikasi posisinya.

Pemimpin Catalunya membuat pernyataan simbolis kemerdekaan Selasa pekan lalu, namun menangguhkannya tak lama kemudian dan meminta perundingan dengan pemerintah pusat mengenai nasib daerah tersebut.

Pemerintah Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy kemudian memberikannya sampai pukul 11:00 waktu setempat untuk mengklarifikasi posisinya mengenai kemerdekaan hanya dengan 'Ya' atau 'Tidak'.

Namun, dalam sebuah surat yang dikirim ke pemerintah pusat hari ini, Puigdemont berhenti memberikan jawaban yang jelas dan, sebaliknya, meminta perundingan mengenai masalah tersebut. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya