Berita

Carles Puigdemont/BBC

Global

Presiden Catalunya Tak Penuhi Permintaan Pemerintah Madrid Untuk Klarifikasi Kemerdekaan

SENIN, 16 OKTOBER 2017 | 16:22 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemimpin Catalunya, Carles Puigdemont gagal memenuhi tuntutan pemerintah Madrid yang jatuh tempo hari ini (Senin, 16/10) untuk mengklarifikasi soal apakah dia menyatakan kemerdekaan Catalunya dari Spanyol pekan lalu.

Pemerintah Spanyol menetapkan tenggat waktu tersebut untuk menerapkan peraturan langsung mengenai Catalunya. Karena Puigdemont tak juga memberikan klarifikasi, maka hal itu membuka jalan bagi pemerintah pusat untuk menguasai wilayah tersebut dan mengaturnya secara langsung.

Wilayah kaya tersebut mengancam akan melepaskan diri setelah referendum pada 1 Oktober yang menurut Mahkamah Konstitusi Spanyol dianggap ilegal.


Hal itu membuat negara ini terjerumus dalam krisis politik terburuk sejak kudeta militer pada tahun 1981.

Puigdemont membuat deklarasi simbolis kemerdekaan pekan lalu, namun menangguhkannya beberapa detik kemudian dan meminta perundingan dengan Madrid mengenai masa depan wilayah tersebut.

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy mengatakan bahwa Puigdemont harus menjawab persyaratan formal dengan "Ya" atau "Tidak" atas pertanyaan apakah ia telah mendeklarasikan kemerdekaan Catalunya.

Puigdemont tidak secara langsung menjawab pertanyaan tersebut dalam suratnya kepada Rajoy. Ia justru mengatakan bahwa keduanya harus bertemu sesegera mungkin untuk membuka dialog selama dua bulan ke depan.

"Tawaran kami untuk dialog itu tulus dan jujur. Selama dua bulan ke depan, tujuan utama kami adalah mengadakan dialog ini dan bahwa semua institusi dan kepribadian internasional, Spanyol dan Catalunya yang telah mengungkapkan kemauan untuk membuka jalan bagi dialog dapat menjelajahinya," kata Puigdemont dalam seuratnya seperti dimuat ABC News.

"Dengan cara ini, kami akan memverifikasi komitmen masing-masing pihak untuk menemukan solusi yang telah disepakati," sambugnya.

Kantor Rajoy tidak segera mengkonfirmasi apakah surat tersebut telah diterima dan menolak komentar lebih lanjut. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya