Berita

Carles Puigdemont/BBC

Dunia

Presiden Catalunya Tak Penuhi Permintaan Pemerintah Madrid Untuk Klarifikasi Kemerdekaan

SENIN, 16 OKTOBER 2017 | 16:22 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemimpin Catalunya, Carles Puigdemont gagal memenuhi tuntutan pemerintah Madrid yang jatuh tempo hari ini (Senin, 16/10) untuk mengklarifikasi soal apakah dia menyatakan kemerdekaan Catalunya dari Spanyol pekan lalu.

Pemerintah Spanyol menetapkan tenggat waktu tersebut untuk menerapkan peraturan langsung mengenai Catalunya. Karena Puigdemont tak juga memberikan klarifikasi, maka hal itu membuka jalan bagi pemerintah pusat untuk menguasai wilayah tersebut dan mengaturnya secara langsung.

Wilayah kaya tersebut mengancam akan melepaskan diri setelah referendum pada 1 Oktober yang menurut Mahkamah Konstitusi Spanyol dianggap ilegal.


Hal itu membuat negara ini terjerumus dalam krisis politik terburuk sejak kudeta militer pada tahun 1981.

Puigdemont membuat deklarasi simbolis kemerdekaan pekan lalu, namun menangguhkannya beberapa detik kemudian dan meminta perundingan dengan Madrid mengenai masa depan wilayah tersebut.

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy mengatakan bahwa Puigdemont harus menjawab persyaratan formal dengan "Ya" atau "Tidak" atas pertanyaan apakah ia telah mendeklarasikan kemerdekaan Catalunya.

Puigdemont tidak secara langsung menjawab pertanyaan tersebut dalam suratnya kepada Rajoy. Ia justru mengatakan bahwa keduanya harus bertemu sesegera mungkin untuk membuka dialog selama dua bulan ke depan.

"Tawaran kami untuk dialog itu tulus dan jujur. Selama dua bulan ke depan, tujuan utama kami adalah mengadakan dialog ini dan bahwa semua institusi dan kepribadian internasional, Spanyol dan Catalunya yang telah mengungkapkan kemauan untuk membuka jalan bagi dialog dapat menjelajahinya," kata Puigdemont dalam seuratnya seperti dimuat ABC News.

"Dengan cara ini, kami akan memverifikasi komitmen masing-masing pihak untuk menemukan solusi yang telah disepakati," sambugnya.

Kantor Rajoy tidak segera mengkonfirmasi apakah surat tersebut telah diterima dan menolak komentar lebih lanjut. [mel]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya