Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengaku bertemu langsung dengan pemerintah, Kepala Polisi, Komandan Militer, Menteri Luar Negeri dan Kepala Intelijen Filipina, beberapa waktu lalu.
Dia sempat memberi masukan ke para pemangku kepentingan di Filipina agar berhati-hati dalam menjalankan operasi militer menumpas pemberontak dari kelompok Islam Moro, di Marawi, Filipina Selatan.
"Ini konflik harus dilokalisir agar tidak meluas dan jangan sampai terlalu banyak korban yang tidak perlu, terutama dari masyarakat sipil. Harus ada operasi yang mencari tahu mana yang teroris, mana yang melakukan kekerasan, dan mana yang masyarakat biasa," kata Tito saat mengisi pendidikan dan latihan Komunikator Politik Partai Golkar di The Sultan Hotel, Jakarta, Sabtu (9/9).
Pesan itu ia sampaikan karena agama Islam mempunyai prinsip "Ummah", yang artinya semua muslim bersaudara. Operasi militer terhadap separatis di Filipina Selatan bisa memicu banyak umat Islam dari banyak negara datang dan bergabung dengan pemberontak.
Tito mengutip pernyataan ilmuwan Samuel P. Hantington yang mengingatkan bahwa peradaban akan berkonflik, terutama peradaban Asia Timur dengan Barat. Bahkan, ada penulis lain dari AS, yang berpendapat AS dan sekutunya sengaja membuat konflik di dunia Islam supaya terjadi pelemahan dunia Islam.
"Makanya ke mana-mana saya selalu mengatakan bahwa jangan harap Islam radikal yang ada di Indonesia akan selesai. Kita hanya mendapat tumpahan konflik dari dunia Islam di wilayah lain. Sepanjang konflik yang terjadi di dunia Islam, Suriah, Iran dan seterusnya, itu akan terus terjadi," tegasnya.
Untuk meminimalisir itu, saran dia, pemerintah Filipina harus melakukan operasi militer dengan hati-hati agar tidak menimbulkan korban di masyarakat sipil. Otoritas Filipina harus membuat suatu operasi yang bisa membedakan siapa teroris, siapa pelaku kekerasan, dan siapa masyarakat biasa.
Hal yang kurang lebih sama juga terjadi di Myanmar. Selama ini, Etnis Rohingya yang kebetulan beragama Islam diburu, diusir atau dibunuh oleh militer negara yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi itu.
"Sama dengan kasus Rohingya, memang kasus etnisitas, tapi melekat bahwa mereka umat Islam. Kalau menggunakan operasi militer, maka tidak bisa membedakan mana yang melakukan penyerangan terhadap polisi, mana yang masyarakat biasa. Itu yang akan membuat masalah baru yang lebih luas. Nanti jihadis dari sana dan dari seluruh dunia bahkan Indonesia bisa datang ke Myanmar, seperti terjadi di Suriah," ujarnya.
[ald]
