Kantor HAM PBB menyalahkan pasukan pemerintah Venezuela pasca tewasnya 73 orang di antara ribuan orang yang melakukan aksi demonstrasi dalam gelombang protes jalanan empat bulan terakhir.
Temuan awal kantor HAM PBB tersebut yang dirlis Selasa (8/8), menemukan bahwa pasukan keamanan Venezuela diduga bertanggungjawab atas setidaknya 46 kematian sementara kelompok bersenjata pro-pemerintah bertanggung jawab atas 27 lainnya sejak demonstrasi anti-pemerintah dimulai pada bulan April.
Protes tersebut dimulai karena ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi kerugian finansial yang ditinggalkan oleh kemerosotan harga minyak dunia.
Sementara pihak oposisi menuduh Presiden Nicolas Maduro mencoba mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan mengorbankan institusi demokrasi negara tersebut.
Maduro telah mengecam kekerasan di jalanan, dengan mengatakan bahwa oposisi dan pendukungnya di wilayah tersebut, terutama Amerika Serikat, telah memanfaatkan ketidakpuasan publik untuk menyingkirkannya dari jabatannya.
Total ada 125 orang yang tewas dalam gelombang protes tersebut. Namun tidak dijelaskan siapa yang bertanggungjawab di balik kematian sisa korban tersebut.
Investigasi tersebut dilakukan dari jarak jauh oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Zeid Ra'ad al-Hussein setelah Venezuela menolak untuk mengizinkan akses ke negara tersebut, termasuk 135 wawancara antara tanggal 6 dan 31 Juli dengan korban dan keluarga mereka, saksi, warga sipil Organisasi masyarakat, wartawan, pengacara dan dokter.
Zeid mengatakan dalam pernyataannya bahwa Venezuela telah menggunakan kekuatan sistematis terhadap pemrotes selama empat bulan terakhir.
"Beberapa ribu orang telah ditahan sewenang-wenang, banyak dilaporkan mengalami perlakuan buruk dan bahkan melakukan penyiksaan, sementara beberapa ratus telah dibawa ke pengadilan militer dan bukan pengadilan sipil," kata Zeid dalam pernyataan yang dimuat
Press TV.
Dia mengatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas meningkatnya jumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia.
"Tanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang kita catat terletak pada tingkat pemerintahan tertinggi," tegasnya.
[mel]
